Mediapribumi.id, Sumenep — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2026 berada di angka 1,64 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Kepala BPS Sumenep, Handoyo Wijoyo mengatakan, penurunan angka pengangguran berlangsung secara bertahap setelah sempat meningkat pada masa pandemi Covid-19.
“Trennya terus menurun. Memang sempat naik saat pandemi, tetapi setelah itu kembali turun,” ujarnya saat diwawancarai RRI, Jumat (22/05/2026).
Menurut Handoyo, perkembangan teknologi digital turut berkontribusi terhadap menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Sumenep. Banyak masyarakat kini memperoleh penghasilan melalui platform digital maupun usaha berbasis daring.
Ia menjelaskan, pekerjaan seperti penjualan online, kreator konten media sosial, hingga aktivitas berbasis internet lainnya sudah masuk kategori bekerja dalam konsep statistik ketenagakerjaan BPS.
“Yang penting memiliki aktivitas menghasilkan pendapatan, itu sudah termasuk bekerja,” katanya.
Handoyo menerangkan, penghitungan pengangguran dilakukan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang siap bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Sementara masyarakat yang masih bersekolah, kuliah, maupun ibu rumah tangga yang tidak mencari pekerjaan tidak termasuk dalam kategori pengangguran terbuka.
Meski demikian, BPS Sumenep menyoroti masih adanya pengangguran dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Padahal, sekolah kejuruan sejatinya dirancang untuk mencetak lulusan siap kerja.
“Padahal konsep SMK itu dipersiapkan untuk siap kerja. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Handoyo.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait kesesuaian jurusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, sinkronisasi antara dunia pendidikan dan sektor ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah kejuruan.
“Jangan sampai jurusan yang dibuka tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di daerah,” katanya.
Selain itu, Handoyo menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Ia menambahkan, Badan Pusat Statistik hanya bertugas menyajikan data berdasarkan survei dan metodologi statistik nasional, sedangkan kebijakan lanjutan menjadi kewenangan para pemangku kepentingan terkait.
“BPS menghadirkan data, sementara solusi kebijakan perlu dirumuskan bersama oleh stakeholder,” tuturnya.
Lebih lanjut, Handoyo berharap persoalan ketenagakerjaan tidak hanya dipandang dari rendahnya angka pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah bekerja.
“Yang juga perlu dipikirkan adalah apakah masyarakat yang bekerja itu sudah memiliki penghasilan yang layak,” pungkasnya.
