Mediapribumi.id, Sumenep —Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mulai Senin (15/6/2026). Sebanyak 187.293 unit usaha di wilayah Sumenep menjadi sasaran pendataan dalam kegiatan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang digelar pemerintah, setelah sebelumnya dilaksanakan pada 1986, 1996, 2006, dan 2016. Kegiatan ini diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan diselenggarakan secara nasional di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Kepala BPS Sumenep, Handoyo Wojoyo, menjelaskan, pendataan di Sumenep menjangkau 27 kecamatan, 334 desa/kelurahan, dan 6.532 satuan lingkungan setempat (SLS). Seluruh jenis usaha dari skala mikro hingga besar masuk dalam cakupan sensus, termasuk usaha yang bergerak di sektor ekonomi kreatif.
“Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari direktori usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, kepemilikan sertifikat halal, hingga kondisi keuangan berupa pendapatan, pengeluaran, dan nilai aset per 31 Desember 2025,” jelasnya, Senin (15/06/2026).
Pendataan dilakukan melalui dua metode. Perusahaan besar yang memiliki alamat email mengisi kuesioner secara mandiri melalui sistem daring pada 1—14 Juni 2026. Adapun usaha yang belum mengisi secara daring akan dikunjungi langsung oleh petugas lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Ia menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia, dilindungi undang-undang, dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Data tidak akan digunakan untuk keperluan audit, investigasi, maupun perpajakan.
“Kami mengimbau kepada pelaku usaha di Sumenep untuk memberikan data yang jujur dan lengkap kepada petugas sensus. Petugas dapat dikenali dari rompi bertuliskan “Petugas Sensus Ekonomi”, tanda pengenal berbarcode QR, dan surat tugas resmi,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sumenep, H. Ubaid Abdul Hayat mengajak sleuruh masyarakat yang didatangi petugas sensus untuk memberikan informasi dan data yang sebenarnya.
Menurutnya, hal ini menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berbasis data dan tepat sasaran.
“Data statistik memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang efektif, inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menerangkan, data yang akurat dan mutakhir menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS menjadi instrumen untuk memperoleh gambaran menyeluruh dalam melihat potensi dan kondisi perekonomian indonesia khususnya daerah.
“Kami mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026,” pungkasnya.
