Opini

Menyoal Demokrasi Lokal Sumenep

Avatar
1000
×

Menyoal Demokrasi Lokal Sumenep

Sebarkan artikel ini
Menyoal Demokrasi Lokal Sumenep
Mohammad Nor, Ketua umum JANGKAR

Menyoal Demokrasi Lokal Sumenep

Oleh : Mohammad Nor, Ketua Umum JANGKAR (Jaringan Kajian Advokasi Rakyat)

Sejauh ini politik Sumenep berjalan dinamis, sejak reformasi, bangsa ini mengharamkan otoritarian yang menjadi momok bangsa ini dimasa orde baru. Itulah gemuruh publik yang mengarah pada perlawanan terhadap kepemimpinan yang otoriter. Rumor belakangan ini mencuat bahwa Calon Bupati Sumenep periode 2025-2030 akan hanya ada satu calon atau calon tunggal, sangat diluar nalar dalam kerangka berpikir demokratis dalam negara yang menganut demokrasi.

Jikapun benar nantinya hanya ada satu calon dapat kita pastikan partai di Sumenep sudah krisis kepemimpinan, partai di Sumenep tidak melaksanakan kaderisasi politik secara maksimal. Padahal kita lihat banyak sosok pemimpin yang mempunyai elektabilitas tinggi, entah apa yang menjadi alasan partai nantinya jika benar tunggal. Apakah memang itu suara akar rumpu atau karena tawaran lainnya? Mari kita tunggu momennya bersama-sama.

Mari kita telaah bersama terkait kepemimpinan Sumenep periode 2020-2025 yang dipimpin oleh Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo dan Ny. Hj. Dewi Kholifah yang membawa jargon BISMILLAH MELAYANI, dengan 8 program unggulan.

Pertama, mari kita lihat dari sektor pembangunan, yang secara kasat mata baik daratan maupun kepulauan itu sangat jauh dari harapan masyarakat Sumenep, baik dari jalan, penerangan dan infrastruktur lainnya, paling kita bisa lihat hanya video tron yang sering muncul wajah pak Bupati.

Kedua, keseriusan kinerja dalam melaksanakan roda organisasi perangkat daerah setengah hati, mengapa demikian? kita lihat kinerja OPD terlihat malah merosot, mari kita tinjau kinerja dalam tenggang waktu 2022 ke 2024 saja, dimana kemerosotan kinerja sudah tampak dari LKPJ Pemerintah Daerah (
Kabupaten Sumenep dari angka SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2022 dan 2023 itu siginifikan malah menunjukkan kinerja tidak total dan setengah hati. Pada tahun 2022 SILPA kabupaten sumenep senilai 242,7 M sementara pada SILPA 2023 Mencapai angka 411 M. Sungguh prestasi yang sangat memuakkan.

Ketiga, mari kita telaah salah satu programnya yakni Pesantren Enterpreneur atau wirausaha santri yang sampai hari ini kita pertanyakan hasilnya, sekarang sudah 4 tahun memimpin dan apa saja yang dihasilkan dari program tersebut? Apa produknya? Berapa pengusaha santri dan pengusaha muda yang dicetak? Berapa UMKM yang sudah berdikari? Apakah itu stagnan pada event saja? Dan pada kasat mata hanya event setiap hari Minggu di timur Taman Adupura yang kita lihat.

Keempat, ketergantungan APBD terhadap APBN masih sangat besar bahkan kita masih belum bisa berdikari sebagai wilayah yang mempunyai banyak kekayaan alam, dari sektor pertanian sampai maritim kita kaya, bahkan dinobatkan sebagai wilayah terkaya ke-3 di Jawa timur, namun nominasi termiskin Ke-3 juga kita raih, pada dasarnya seharusnya sebagai politisi yang lahir dari Partai menganut pemikiran Soekarno seharusnya membumikan semangat gotong royong, tapi secara struktur pemerintahan belum dilakukan secara total. Meskipun banyak menerima penghargaan, kami masih belum melihat secara jelas apa bukti dari 8 Janji Politik FAUZI – EVA.

Dari beberapa sudut pandang dan fakta nyata kinerja Bupati masih banyak yang menjadi catatan merah. Apakah mungkin Pilkada 2024 Sumenep akan tunggal? Semua ada pada keputusan partai, jika benar, ini seolah masyarakat akan disuguhkan dengan politik yang tidak sehat, partai harus terus melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat akar rumput.

Ini akan memicu partisipasi Pemilu Kabupaten Sumenep akan menurun jauh. Kita yang berada di akar rumput akan menyuarakan bagaimana keringnya partai politik di Sumenep terhadap kepemimpinan sumenep dan masa depan demokrasi di Sumenep.

Kita hidup dan tumbuh sebagai anak kandung reformasi yang kemudian harus terus bergerilya untuk menguatkan benteng demokrasi yang kokoh bebas dari otoritarian dan kepentingan kelompok yang melupakan kepentingan masyarakat.

Kami kira Sumenep tidak kekurangan tokoh untuk diusung pada pilkada serentak 2024 nanti, cuma kita menunggu sejauh mana integritas Partai Politik dalam pendidikan politik terhadap masyarakat Sumenep yang dikenal dengan kultur pesantren ini.

Betapa berdosanya Partai Politik jika menyuguhkan politik yang tak layak disuguhkan kepada masyarakat Sumenep. Apakah sumenep akan kehilangan tanda dan karakternya? Mari kita tunggu saat pengumuman calon yang disampaikan oleh KPU nanti.

Sebagai anak kandung reformasi kami akan terus menjadi kontra terhadap demokrasi seolah-olah. Salam Reformasi.

Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hari Santri