Mediapribumi.id — Demokrasi tidak lahir dari sorakan dan tidak besar dari tepuk tangan. Ia lahir dari para insan yang melawan, mereka putra-putri ibu pertiwi yang berjuang demi keadilan, yang tidak takut kelaparan di tengah kerasnya perjuangan.
Indonesia, negara kita yang demokratis sejak lahir katanya. Kebebasan berpendapat katanya dilindungi oleh megahnya sayap Garuda. Nemun, demokrasi tidak lagi suci. Kekuasaan di bawah tangan ‘demos’ kini dipreteli oleh ‘oligoi’. Setiap kali suara terdengar begitu keras dengan demonstrasi, penguasa menimpali dengan bukan sekedar dialog, melainkan tuduhan dan kecurigaan yang tidak substantif.
Demonstrasi 25 Agustus 2025, kemarahan pertama di rezim yang belum genap setahun. Sejumlah kritik publik dilemparkan terhadap lembaga legislatif, pun eksekutif tak luput dari banyak point evaluasi. Demonstran hingga influenser menyebutnya “Indonesia Gelap”, sebab ketimpangan dimana-mana, sedangkan sejumlah pejabat menggunakan arogansinya.
Momen itu awal muncul sebutan ‘Mahasewa’ yang entah muncul dari mana, demonstran dilabeli bayaran. Namun, ada satu nyawa yang melayang. Muncul pertanyaan di benak, layak kah nyawa dihargai sebatas ‘sewa’?
Sementara penguasa tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Bahkan orang nomor satu di Negeri ini menolak pemaknaan Indonesia Gelap, ia menyebut hanya framing ‘antek-antek asing’.
Kerusuhan mulai merangsek ke tengah perjuangan, entah siapa yang memulai. Korban mulai berjatuhan, baik massa aksi hingga pegawai negeri. Potret buram demokrasi semakin buram, polarisasi mulai tercium. Pro-kontra, sipil vs sipil. Sementara mereka yang berkuasa berkelakar, mencari pundi-pundi tepuk tangan dan sorakan. Demonstran diberikan obat penenang, masuk istana, ditamoung aspirasinya, hingga berganti tahun tidak ada yang tahu hasil evaluasinya.
Serupa tapi tak sama, program kampanye mulai dijalankan di akhir 2025.
Hingga sekarang, jutaan anak hingga ibu hamil menunggu makanan gratis setiap harinya, jutaan petani dan peternak terserap hasil panennya, demikian pun dengan ratusan ribu lebih relawan terserap lapangan pekerjaan yang terbuka di 2.991 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh Indonesia.
Di jalur yang sama, 83.762 koperasi juga dibangun dengan tujuan yang sangat populis. Puluhan ribu desa kini memiliki platform yang ‘mungkin’ relevan untuk membangun ekonomi yang berdikari.
Di sisi yang berseberangan, 2,7 juta guru honorer dari 3,6 juta guru kelabakan saat menghadapi job demand (tuntutan pekerjaan) yang begitu besarnya, sedangkan job resources (sumber daya kerja) yang begitu minimnya. Tuntutan belanja kebutuhan yang semakin bertambah, sedangkan penghasilan tak pernah nambah. Tak pelak, terkadang rentenir menjadi andalan di saat genting, hingga mungkin bisa mencekik di akhir.
Masih di sisi yang berseberangan, 7 juta lebih angkatan kerja tak sulit menemukan lapangannya, tak jarang jalan gelap kerap menjadi pilihannya. Di antara mereka pun terdapat sarjana yang hilang arah, hanya ada ijazah, sedikit asa.
Kritikus yang masih konsisten kembali bersuara, meminta penghentian program yang tidak dirasakan oleh mereka. Seperti halnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), merati namun tidak adil, anak orang kaya, pejabat hingga pengusaha juga dapat bagian, ‘boros anggaran’ katanya.
Panggung demonstrasi kembali berdiri, berbagai kritik hilir-mudik di berbagai media. Ada sektor yang lebih genting, katanya. Tuntutan demi tuntutan, mengharap kebebasan kawannya yang tertawan, tidak sedikit juga yang ikut jadi tawanan.
Beberapa kelompok juga menyampaikan objektivitasnya, menuntut keadilan sesama rakyat. MBG boleh berjalan, tapi jangan boros anggaran, sebab ada pendidik yang tidak banyak dapat perhatian, buruh yang semakin riuh sebab kebutuhan tak mampu mereka dapatkan, BBM nonsubsidi naik, yang bersubsidi langka dan kebutuhan dasar naik. Sementara penghasilan tak bergerak.
Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi itu, muncul satu kelompok yang mengatasnamakan pendukung penguasa, demonstrasi bertajuk pawai seakan berteriak “Lanjutkan MBG, lanjutkan Presiden Prabowo”. Apa yang salah? Ya! Polarisasi mulai tercipta, label bayaran semakin dipertebal oleh munculnya kelompok yang entah dari mana. Emak-emak, anak-anak hingga pegawai dinas ‘berpawai’ di sejumlah titik. Lalu terlontar kalimat dari sang penguasa, “saya tahu siapa yang bayar-bayar demo”, kalimat yang mungkin sangkaan bahkan bisa jadi tuduhan berat bahwa tidak ada yang benar-benar murni. Demikan kah demokrasi? Demonstrasi dan kritik dilabeli bayaran, sesama rakyat bersitegang.
Negara memang wajib menjaga stabilitasnya, bahkan berhak membantah tuntutan demonstran. Namun ada satu hal yang tidak boleh berubah dalam demokrasi, kritik harus dijawab dengan argumentasi, bukan kecurigaan dan pembungkaman dengan label ‘bayaran’.
Kritik dan demonstrasi merupakan salah satu roda demokrasi. Ketika hal itu sudah dilabeli bayaran atau gerakan pesanan, tidak akan ada lagi yang berani melawan. Sebab, rakyat akan menganggap menyampaikan kritik bukan lagi untuk membangun, melainkan hal yang berisiko untuk dilabeli perusak bangsa.
Padahal, konstitusi negeri ini menyematkan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai pilar demokrasi. Bahkan menariknya, penguasa sendiri berkali-kali menyampaikan kebebasan berpendapat yang tetap terjamin. Namun praktiknya, penguasa pula yang melabeli demonstran sebagai bayaran, seakan-akan untuk demonstrasi harus membuktikan kemurnian diri terlebih dahulu, seakan-akan hal itu mudah dibuktikan dan dipercaya. Seakan-akan beban pembuktian itu ada pada rakyat, bukan pada negara dan penguasa yang harusnya membuktikan dengan kinerja.
Demokrasi kemudian menjelma ke wajah yang lebih seram, salng beradu banyak massa daripada kemurnian gagasan. Panggung ke panggung hanya menjadi ajang berdalih dirinya yang paling murni dan tulus, sementara ribuan massa dicap pengkhianat demokrasi.
Pertanyaannya, adakah buktinya? Siapa aktor yang membayar demonstran? Bagaimana aliran dananya? Selama pernyataan dan tuduhan itu belum dibuktikan secara terbuka, demokrasi akan semakin bias. Sesama rakyat saling curiga, sementara penguasa bebas di singgasana. Rakyat akan mengalami kesulitan membedakan mana kritik yang murni demi kebaikan bersama dan mana ancaman nyata bagi bangsa.
Opini Oleh: Dimas Wahyu Abdillah (Wartawan Netranews)
