Mediapribumi.id, Sumenep — Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sumenep, unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Kamis (09/01/2025).
Aksi ini memberikan Raport Merah kepada Pemkab setempat karena beberapa program unggulan yang digagas dinilai tidak maksimal.
“Sampai saat ini, kami masih menyaksikan disparitas pembangunan antara Daratan dan Kepulauan,” teriak orator aksi, Abd. Mannan.
Ketua Umum PC PMII Sumenep, Agus Salim, menyebut bahwa sumber kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Sumenep tidak bisa dimaksimalkan, sehingga menjadi kabupaten termiskin nomor 3 di jawa timur dari tahun 2014 hingga saat ini.
“Kami mengecam keras Pemkab Sumenep,” tegasnya.
Sementara, Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi, Zainol Arifin menilai program unggulan yang digagas oleh Pemkab Sumenep sampai saat ini belum ada hasil yang bisa dilihat.
Ia memaparkan delapan program unggulan tersebut, diantaranya:
1. Penguatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan guru sekolah dan madrasah diniyah serta program beasiswa
2. Peningkatan kualitas standart pelayanan dan pembanguan kesehatan dasar
3. Mencetak wirausaha santri dan kalangan muda di era industri 4.0
4. Pengembangan ekonomi kawasan dan percepatan ekonomi berbasis desa tematik
5. Mewujudkan kawasan wisata madura (Visit Madura) dan pengembangan ekonomi kreatif
6. Tata kelola pemerintah yang bersih dan profesional (Smart City)
7. Peningkatan penanganan masalah sosial dengan semangat gotong royong
8. Peningkatan infrastruktur dan muda transportasi kepulauan.
“Kami meminta Pemkab Sumenep untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan merevisi program unggulan yang tidak sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Inol meminta Pemkab Sumenep untuk melakukan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana program unggulan itu.
Massa aksi terus meminta untuk ditemui langsung oleh Bupati Sumenep dan menolak untuk ditemui oleh perwakilan. Beberapa kali sempat saling dorong dengan Aparat Kepolisian untuk meminta masuk guna memastikan keberadaan Bupati Sumenep.
