Mediapribumi.id, Sumenep — Tiga kelompok tani di Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, mendapat kesempatan mengikuti sosialisasi produk keuangan perbankan dan asuransi yang digelar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sumenep, Jumat (12/06/2026). Ketiga kelompok tersebut adalah Kelompok Tani Baru Muncul 1, Kelompok Tani Baru Muncul II, dan Kelompok Tani Bakti Usaha.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan TPAKD untuk menjangkau masyarakat di tingkat desa, dengan menggandeng sejumlah instansi terkait, yakni Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), BPRS Bhakti Sumekar, dan BPJS Ketenagakerjaan. Lewat sosialisasi langsung seperti ini, sejumlah program yang selama ini kurang terekspos diharapkan dapat lebih dikenal oleh petani.
Kepala Bidang Penyuluhan DKPP Kabupaten Sumenep, Rusnani, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membuka alternatif bagi petani dalam mengakses modal usaha sekaligus perlindungan jaminan hari tua. Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut, anggota kelompok tani dapat memahami prosedur dan persyaratan untuk memperoleh permodalan dari perbankan maupun produk asuransi jiwa.
Lebih lanjut, Rusnani menegaskan bahwa sosialisasi ini bukan menjadi kegiatan satu kali, melainkan langkah awal untuk membangun komunikasi berkelanjutan.
“Kami mendorong kelompok tani untuk aktif berkonsultasi dengan BPRS Bhakti Sumekar terkait permodalan usaha, maupun dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait jaminan asuransi jiwa dan program perlindungan sosial lainnya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep, Silviana Halidah Novtrisia, menjelaskan bahwa sosialisasi ini difokuskan pada pemahaman produk perbankan dan perlindungan sosial bagi kelompok tani.
Sejumlah program yang diperkenalkan antara lain pembiayaan bersama perbankan syariah yang dapat menjawab kebutuhan permodalan petani, serta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Silviana, program pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar memiliki peran strategis dalam membantu petani memperoleh pinjaman tanpa bunga, di samping sejumlah produk pembiayaan lain yang dirancang untuk kebutuhan masyarakat.
“Program ini sekaligus menjadi solusi atas masih banyaknya warga yang terjebak pinjaman rentenir maupun pinjaman online (pinjol),” tuturnya.
Selain itu, Silviana menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan turut memperkenalkan beberapa program asuransi yang ditujukan bagi masyarakat dengan risiko pekerjaan tinggi, termasuk petani, agar mereka memperoleh perlindungan sosial yang lebih memadai.
