Bupati Fauzi: DBHCHT Sumenep Tak Hanya Untuk BLT, Juga Danai Kesehatan

Mediapribumi.id, Sumenep — Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sumenep tidak hanya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi juga menyasar pembangunan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya di sela acara penyaluran BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2026 di PR. Bumitama Blamangan, Lenteng Barat, Lenteng, Sumenep, Rabu (29/07/2026) yang menyasar 2.600 penerima dari kalangan buruh pabrik dan buruh tani tembakau.

“Jadi uang DBHCHT ini, selain untuk BLT, itu juga buat pembangunan, terutama di sarana dan prasarana kesehatan,” ujar Fauzi.

Fauzi menjelaskan, salah satu alokasi utama DBHCHT adalah program layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Kabupaten Sumenep, tanpa memandang status ekonomi maupun golongan masyarakat.

“Selama ingin berobat, bebas gratis, tidak ada yang dibedakan,” tegasnya.

Ia menyebut program ini berlaku merata, baik bagi warga mampu maupun tidak mampu, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memanfaatkan dana cukai tembakau untuk kepentingan publik secara luas.

Menurut Fauzi, besar-kecilnya DBHCHT yang bisa dialokasikan sangat bergantung pada aktivitas petani tembakau dan industri rokok di daerah.

“Semakin banyak petani menanam tembakau dan semakin berkembang industri rokok, semakin besar pula dana yang bisa dialokasikan untuk pembangunan kesehatan dan perekonomian,” tandasnya.

Karena itu, kebijakan mempermudah izin pabrik rokok maupun upaya menjaga harga tembakau tetap kompetitif disebutnya sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan sumber DBHCHT itu sendiri.

Ia turut menyampaikan penghargaan kepada petani tembakau dan buruh pabrik rokok, yang disebutnya sebagai pihak yang membuat alokasi DBHCHT bagi pembangunan daerah dapat terwujud secara maksimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bag Hasil Cukai Hasil Tembakau, anggaran DBHCHT dipersentasekan, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk kesehatan.