Mediapribumi.id, Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan kelucuan tragisnya. Di tengah keresahan dan keterjepitan hidup masyarakat, terutama di wilayah kepulauan, mereka justru sibuk menyoroti hal-hal simbolik. Mengibarkan bendera selain merah-putih dianggap kesalahan. Nasionalisme kami dipertanyakan hanya karena kami menunjukkan rasa kekecewaan kami.
Padahal yang jauh lebih menyakitkan dan memalukan adalah: pemerintah sendiri justru mengkhianati merah-putih itu dengan terus membuka ruang bagi pihak asing untuk mengekploitasi sumber daya alam kami (migas) , tanpa adanya kontribusi yang diharapkan oleh masyarakat kepulauan. Boleh saja pemerintah sibuk menertibkan warga yang “tak sesuai prosedur”, tapi jangan pura-pura lupa bahwa yang lebih menyakitkan bukan soal bendera, melainkan bagaimana kami masyarakat kepulauan yang perlahan tak lagi berdaulat atas tanahnya sendiri.
Apa makna merah-putih jika SDA kami dikuasai korporasi? Apa arti nasionalisme jika rakyat hanya jadi penonton dalam panggung penderitaan? Kami, mahasiswa Universitas PGRI Sumenep, tidak tinggal diam melihat ironi ini.
Kami ingin sampaikan:
Kami tidak butuh seremonial nasionalisme jika rakyat tetap jadi korban kebijakan.
Kami tidak butuh digurui soal cinta tanah air, kalau para pemimpin daerah justru jadi makelar tanah air itu sendiri.
Dan kami tidak akan diam melihat Sumenep, khususnya kepulauan, terus dijadikan halaman belakang yang terlupakan, apalagi saat ada investor datang membawa proposal racun berbungkus manis .
Kami menolak nasionalisme palsu.
Kami menolak simbolisme kosong.
Kami menuntut keadilan ekologis, keberpihakan pada rakyat, dan penghentian praktik-praktik yang menjual kekayaan negeri ini ke tangan asing.
Kepada pemerintah Sumenep, tolong jangan sibuk urus bendera,
sementara kami menderita dan penuh kesengsaraan.
Kami rakyat bukan tidak cinta merah-putih. Justru karena cinta itulah kami bersuara. Kami menolak kepura-puraan nasionalisme yang hanya hidup di baliho dan upacara. Nasionalisme sejati ada dalam keberpihakan pada rakyat, bukan pada investor asing.
Catatan aktivis Sumenep: Hidayatullah, Ketua BEM Universitas PGRI Sumenep.
