Mediapribumi.id, Sumenep — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep memperkuat sistem akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap program pembangunan berjalan terukur dan mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa seluruh OPD didorong untuk konsisten memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD) sebagai instrumen pemantauan kinerja.
“Melalui SIKPD, target program, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara berkala. Sistem ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” terang Arif.
Ia menjelaskan, akuntabilitas yang dibangun harus mencakup tiga tahap utama: perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan. Baginya, akuntabilitas tidak cukup hanya berhenti pada penyusunan laporan administratif semata, tetapi juga harus tercermin dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat atas setiap program yang dijalankan.
“Bappeda memiliki tugas untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas OPD menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Arif.
Lebih lanjut, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan capaian pembangunan sejalan dengan indikator yang telah ditetapkan. Arif menyoroti pentingnya sinkronisasi antara tahap perencanaan dan pelaksanaan program sebagai penentu keberhasilan pembangunan di Sumenep.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain penguatan sistem pemantauan, Bappeda turut menekankan pentingnya pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu dari seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Arif menyebut, langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang terus mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
