Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjadikan pemerataan kesejahteraan antara wilayah daratan dan kepulauan sebagai benang merah dari enam prioritas pembangunan yang disiapkan untuk tahun 2026, mulai dari penguatan ekonomi lokal hingga reformasi birokrasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan tema besar pembangunan tahun depan adalah memantapkan kemandirian dan daya saing sumber daya manusia (SDM) serta ekonomi daerah, tanpa mengabaikan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat, termasuk warga di pulau-pulau.
“Arah kebijakan ini disusun agar pembangunan daerah tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasilnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat,” kata Arif.
Salah satu wujud konkret dari semangat pemerataan itu terlihat pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang oleh Bappeda ditempatkan sebagai bagian dari prioritas peningkatan kualitas SDM. Pemkab berencana memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan hingga ke wilayah kepulauan, mulai dari perbaikan sarana belajar, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penguatan budaya literasi, hingga pemerataan tenaga medis dan dokter spesialis.
“Kami juga menguatkan layanan promotif dan preventif serta mengoptimalkan Universal Health Coverage (UHC),” ujar Arif.
Semangat serupa berlanjut ke sektor infrastruktur. Pemkab menargetkan pembangunan yang merata antara daratan dan kepulauan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, sekaligus mitigasi bencana di kawasan rawan.
Di sisi lain, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal tetap menjadi prioritas utama. Pemkab akan memperkuat sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, sekaligus menjalankan program padat karya untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah juga akan mengembangkan pola padat karya sebagai upaya membuka lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” kata Arif. Pada sektor ketenagakerjaan, pelatihan berbasis kompetensi dan penguatan kewirausahaan akan menyasar generasi muda agar mampu bersaing di pasar kerja.
Tak hanya soal ekonomi dan layanan dasar, stabilitas keamanan turut menjadi perhatian. Pemkab akan memperkuat koordinasi lintas lembaga, forum kerukunan umat beragama, dan optimalisasi layanan darurat, termasuk merevitalisasi layanan pengaduan Si-Lapor 112 sebagai instrumen deteksi dini dan respons cepat atas persoalan keamanan dan ketertiban.
Sebagai penopang seluruh agenda tersebut, reformasi birokrasi turut digenjot melalui peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan optimalisasi sistem informasi pemerintahan.
Arif menegaskan, keenam prioritas itu menjadi fondasi pembangunan daerah dalam jangka menengah.
“Enam aspek prioritas ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
