Sumenep, mediapribumi.id — Aksi unjuk rasa Gerakan Pemuda Timur Daya (Garda Raya) setelah tidak mendapatkan kejelasan terkait tuntutannya di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Keluarga Berencana (KB) kemudian melanjutkan aksinya didepan Kantor Bupati Sumenep. Jumat (01/12/2023).
Garda Raya dalam aksi ini menuntut pihak Bupati Sumenep untuk turun tangan menangani dugaan kelalaian petugas Puskesmas Batang-batang yang menyebabkan kematian bayi baru lahir.
Diketahui, selain puluhan masyarakat Desa Tamidung, pihak keluarga dari Bayi tersebut juga turut turun jalan dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan Puskesmas Batang-batang.
Secara bergiliran, orator aksi menyampaikan orasinya dan meminta Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo untuk menemui massa aksi.
A. Sattar dalam orasinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk bertanggungjawab mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
“Bupati Sumenep harus mencopot Kepala Puskesmas Batang-batang dan Bidan Windu,” tuntut Sattar dari atas mimbar aksi.
Selain itu, Sattar juga meminta Bupati Sumenep untuk mengevaluasi Dinkes dan KB karena terkesan tidak mau bertanggungjawab atas penderitaan masyarakat.
“Tadi Plt. Kadinkes dan KB meninggalkan massa aksi tanpa memberikan kejelasan, kami minta Bupati Sumenep untuk evaluasi Dinkes dan KB,” tegas Sattar.
Aksi yang digelar didepan Kantor Bupati Sumenep ini ditemui oleh Asisten Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep, Didik Nur Wahyudi, dirinya menerangkan bahwa akan melakukan identifikasi dan investigas terhadap kasus tersebut.
“Kami akan melakukan evaluasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kami,” ucapnya kepada massa aksi.
Namun, dirinya menolak ketika dimintai tanda tangan kesepakatan penerimaan tuntutan yang dibawa oleh Garda Raya.
“Kalau atas nama Bupati Sumenep (Achmad Fauzi Wongsojudo) kami tidak bisa menandatangani,” paparnya.
Sementara itu, Nur Hayat menyampaikan kekecewaannya karena tidak mendapatkan kejelasan baik dari pihak Pemkab Sumenep maupun dari Dinkes dan KB.
“Bupati Sumenep harus turun tangan,” ucapnya.
