Sumenep, mediapribumi.id — Gerakan Pemuda Timur Daya (GARDA RAYA) bersama masyarakat Desa Tamidung demonstrasi didepan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sumenep minta pertanggungjawaban atas kasus kematian bayi baru lahir yang diduga disebabkan oleh kesalahan petugas Puskesmas Batang-batang, pada, Jumat (01/12/2023).
Aksi demonstrasi ini merupakan aksi jilid dua yang sebelumnya dilakukan di Puskesmas Batang-batang, tepatnya pada, Selasa (28/11/2023).
Aksi demonstrasi tersebut membawa beberapa tuntutan :
1. Mendesak Bupati Sumenep segera turun tangan mencopot Kepala Puskesmas Batang-batang dan Bidan Windu.
2. Dinas Kesehatan harus melakukan evaluasi besar-besaran diseluruh Puskesmas di Kabupaten Sumenep pada umumnya dan PKM Batang-batang aecara khusus, agar citra kesehatan kembali baik.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Abd. Halim dalam orasinya menyampaikan bahwa kematian bayi baru lahir tersebut diduga karena kesalahan petugas Puskesmas Batang-batang karena ketika pengambilan sampel SHK tidak meminta persetujuan kepada keluarga.
“Itu sudah melanggar Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 tahun 2014,” ucap Halim.
Hal tersebut diperkuat ketika Garda Raya melakukan aksi ke Puskesmas Batang-batang, pihak Kepala Puskesmas tidak bisa menjawab ketika ditanyakan masalah persetujuan.
“Jelas, dari hal itu, Petugas melanggar peraturan,” katanya.
Aksi tersebut ditemui langsung oleh Plt. Kepala Dinkes dan KB Kabupaten Sumenep, Agustiono Sulasno, dirinya memaparkan bahwa untuk pencopotan pejabat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Malpraketek harus ada bukti, silahkan laporkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,”
Diketahui Plt. Kadinkes dan KB tidak memberikan banyak komentar dan langsung meninggalkan massa aksi.
Sementara, A. Sattar menegaskan bahwa pihak Puskesmas sudah mengakui kesalahannya pada saat diunjuk rasa karena tidak ada persetujuan resmi dari keluarga.
Dirinya menyayangkan pihak Dinkes dan KB tiba-tiba meninggalkan massa aksi tanpa memberikan kejelasan, dan dirinya menegaskan akan terus meminta keadilan.
“Plt. Kadinkes dan KB pengecut,” tegasnya.
