Mediapribumi.id, Sumenep — Setelah dilakukan peneltian oleh Badan Riset Daerah (BRIDA) Kabuaten Sumenep bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, fenomena genangan atau sebagian orang menyebut banjir disebabkan krisis tata ruang, infrastruktur, dan perilaku masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Penelitian dari ITS, Ardy Maulidy Navastara. Selain itu, faktor alami juga ikut berkontribusi diantaranya faktor hidrometeorologi yakni curah hujan yang tinggi.
Faktor alam ini bukan penyebab tunggal, ada faktor lain juga diantaranya krisis tata ruang dan infrastruktur. Artinya penataan ruang khususnya di wilayah perkotaan Sumenep sebagian tidak maksimal.
Faktor elevasi atau ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya juga menjadi salah satu penyebab. Faktor-faktor ini secara teknis memang cukup kompleks dan membutuhkan penanganan cepat dan terukur.
“Saat kami melakukan penelitian, waktu wawancara dengan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasilnya kebijakan yang sudah diambil sebelumnya sudah cukup baik,” katanya dalam Live Podcast BRIDA Seri 17. Kamis (12/02/2026).
Selain itu, sistem drainase di wlayah perkotaan ini secara umum sudah cukup baik. Namun, perilaku masyarakat seperti membuang sampah sembarangan menyebabkan sumbatan saluran air.
Selama melakukan penelitian, ia bersama tim sudah bebrupaya untuk menggali data lebih mendalam untuk menemukan akar permasalahannya.
Kendati demikian, ia mengklaim fenomena di perkotaan Sumenep ini tidak bisa disebut sebagai banjir karena genangan air tidak melebihi delapan jam.
“Bagaimanapun, baik termasuk banjir atau hanya genangan tetap memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Senada, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Eri Susanto juga mengklaim fenomena itu bukan termasuk banjir karena tidak lebih dari delapan jam.
Ia juga menyebut faktor elevasi menjadi penyebab genangan itu, yakni di wilayah pinggiran bagian timur perkotaan Sumenep mengalami penurunan, sehingga ketika turun hujan dan air laut pasang, menyebabkan di wilayah daratan air menggenang utamanya di titik yang lebih rendah.
Lebih lanjut, ia menyebut perilaku masyarakat yang membuang sampah ke saluran air menyebabkan sumbatan sehingga air tidak bisa mengalir secara maksimal.
“Buktinya ketika hujan turun semua sampah masuk ke Kali Marengan. Padahal setiap hari kami membersihkan kali itu,” imbuhnya.
Kendati demikian, ia mengatakan, dibutuhkan upaya normalisasi beberapa drainase di wilayah timur yang saat ini dimiliki oleh PT Garam.
Namun, Eri mengaku membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu untuk mendapatkan izin jika merencanakan untuk menormalisasi.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan merumuskan hasil riset tersebut dalam Detail Engineering Design (DED) sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dalam menanggunlangi banjir,” imbuhnya.
Plt. Kepala BRIDA Sumenep, Abd. Kahir menyebut pada awal Januari 2026 yang lalu pihkanya sudah menyerahkan hasil riset tersebut kepada OPD terkait termasuk Dinas PUTR.
Ia menilai, sebelumnya Dinas PUTR sudah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi banjir atau genangan itu diantaranya memperbaiki infrastrukturnya.
“Meskipun sudah baik, dan saat ini sudah dilakukan riset, untuk menangani banjir secara efektif juga membutuhkan partisipasi masyarakat termasuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan,” tutupnya.
