Mediapribumi.id, Sumenep – Lubang-lubang selebar baskom -atau lebih besar- menghiasi setiap perjalanan masyarakat Desa Gadding, Kecamatan Manding. Sejak lama jalan ini tidak tersentuh pembangunan -minimal perbaikan- oleh pemerintah bahkan saat ini sudah berubah wajah menjadi kubangan air.
Jalan yang memanjang dari Desa Giring hingga Kecamatan Batuputih ini menjadi tempat masyarakat menjalankan aktivitas keseharian utamanya dalam menempuh perjalanan.
Jalan Rusak, Masyarakat Hingga Terjatuh
Infrastruktur jalan yang rusak ini berada di sepanjang jalan yang menghubungkan beberapa desa bahkan antar kecamatan. Tepatnya, dari sisi utara, Batuputih Laok, Desa Gadding, Desa Giring, Desa Tenonan, Desa Bangkal.
Bahkan yang cukup parah di sepanjang SDN Gadding 1, Dusun Kalompang, Desa Gadding sampai Pondok Pesantren Al-Fadhal Desa Giring.
Keadaan jalan yang disebut sangat parah itu dinilai mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat khususnya masyarakat desa setempat atau bahkan masyarakat desa lain yang sedang melewati untuk mencapai ke daerah tujuan.
Bukan hanya omongan belaka, beberapa kali di jalan tersebut menyebabkan pengguna terjatuh akibat rusaknya struktur yang bahkan sebagian sudah membentuk kubangan.
Bulan Bung Karno Akan Diisi dengan “Festival Jalan Rusak”
Belakangan, protes bermunculan dari kelompok masyarakat khususnya kelompok pemuda dengan mengangkat di media sosial (Medsos) bertajuk Festival Jalan Rusak.
Kiko Anwar, salah satu pemuda yang menjadi aktor gerakan tersebut menyebut aksi kreatif ini sebagai representasi dari kekecewaan masyarakat yang sudah sejak lama tidak bisa menikmati indahnya jalanan ketika naik motor, mobil, atau berjalan kaki.
“Kami membuat dan mengunggah konten kreatif di medsos dengan akun @festivaljalanrusak sebagai awal menuju orkestrasi pergerakan organik masyarakat,” tuturnya. Sabtu (14/02/2026).
Tak muluk-muluk, targetnya adalah mengajak masyarakat dengan menghibur untuk menyuarakan bahwa apa yang sedang dirasakan harusnya sudah diselesaikan sejak lama oleh pemerintah.
Tepat pada Bulan Juni atau yang dikenal dengan Bulan Bung Karno, Festival Jalan Rusak akan dihelat dengan menghadirkan beragam kegiatan dan hiburan rakyat.
Sengaja direncanakan untuk dihelat pada Bulan Bung Karno dan Bulan Kelahiran Pancasila sebagai upaya untuk menghadirkan refleksi kebangsaan supaya doa-doa bangsa cepat dikabulkan oleh tuhan dan diejawantahkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk mengambil alih gerakan ini menjadi gerakan perwujudan janji-janji republik.
Aspirasi Langsung Ke Meja Pejabat
Selain festival yang bercorak hiburan bersama masyarakat, pemuda yang saat ini menggeluti Stand Up Comedy bersama kawan-kawan juga akan mengadukan keadaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat ke meja pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Khususnya akan dimulai dulu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Harapannya, pejabat pemerintah tidak beralibi atau mencari-cari alasan untuk mencari pengamanan dirinya bila masyarakat sedang menuntut kesejahteraan.
“Bila dalam audiensi nanti masih disuguhi alibi dan dalih yang klise, barangkali sudah waktunya menggerakkan massa dari empat desa ke Kantor Pemkab Sumenep,” tuturnya dengan nada tegas.
Keterangan Dinas PUTR: Jalan Poros Desa
Setelah dimintai keterangan, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUTR Sumenep, Salamet Supriyadi mengaku sebelumnya sudah mengetahui terhadap keadaan infrastruktur jalan yang sudah berbentuk kubangan itu.
Bukan tidak pernah bertindak, Pemkab Sumenep sekitar tahun 2023 yang lalu sudah memanggil kepala desa (Kades) setempat dan kecamatan.
Saat pertemuan, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo memberikan arahan untuk melebarkan jalan menjadi lima meter. Setelahnya jalan tersebut akan di upgrade menjadi jalan poros kabupaten.
Saat itu -atau bahkan hingga saat ini- lebar jalan itu masih 2,5 meter. Dengan lebar tersebut tidak bisa diupgrade ke poros kabupaten. Mengingat, jika masih poros desa kewenangannya masih berada di desa.
“Rencananya setelah di upgrade akan dibangun dengan diajukan ke pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika masih poros desa tidak bisa diajukan,” tuturnya saat ditemui di meja kerjanya. Jumat (14/02/2026).
Alasan harus dibangun dengan APBN disebabkan anggaran APBD tidak mampu mengingat masih ada prioritas poros kabupaten yang akan dibangun dan belum selesai semuanya.
Kecuali ketika dalam keadaan darurat seperti bencana longsor, gempa bumi yang menyebabkan kerusakan banyak, APBD bisa langsung membangun.
“Sampai saat ini sejak tahun 2023 itu masih belum ada laporan tindak lanjut kepada kami,” imbuhnya.
Langkah Strategis
Kendati demikian, Pemkab Sumenep terus berupaya untuk memperbaiki poros jalan tersebut sebagai tanggungjawab kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan.
Dalam waktu dekat -sekitar satu bulan lagi- Dinas PUTR akan melakukan pemeliharaan rutin utamanya di wilayah yang kerusakannya sangat parah, karena pembangunan ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Pihak Dinas PUTR sebelumnya sudah melaksanakan survei untuk proses pembangunan itu. Sisanya saat ini menunggu jadwal pelaksanaan.
“Insyaallah tidak akan lama lagi untuk dilaksanakan pembangunannya,” tandasnya.
Disinggung terkait tidak membangun keseluruhan jalan, ia mengaku anggaran APBD saat ini masih memprioritaskan jalan poros kabupaten karena masih banyak yang belum selesai.
