Mediapribumi.id, Sumenep — Harapan petani tembakau kembali tumbuh di awal musim tanam tahun ini. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kembali menyalurkan bantuan bibit tembakau sebagai bentuk dukungan konkret terhadap sektor pertanian unggulan daerah tersebut.
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, menyampaikan bahwa bantuan disalurkan di 15 titik strategis yang tersebar di berbagai kecamatan. Meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30 titik, semangat petani dinilai tetap tinggi.
“Bantuan bibit ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada petani tembakau. Tahun ini memang hanya 15 titik, menyesuaikan kemampuan anggaran. Tapi esensinya tetap: kami hadir untuk petani,” ujarnya, Rabu (23/07/2025).
Bantuan bibit tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025, dengan total dana mencapai lebih dari Rp62 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp6,7 miliar dialokasikan untuk berbagai program strategis di DKPP, termasuk bantuan bibit dan sarana produksi pertanian.
Tak hanya bibit, bantuan juga mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti pengeboran air di wilayah-wilayah rawan kekeringan.
“Kami juga memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk sumur bor. Sebab, ketersediaan air sangat menentukan hasil panen petani,” imbuhnya.
Rasyid menegaskan bahwa penyesuaian jumlah titik distribusi dilakukan demi efisiensi dan pemerataan. Pemerintah tetap menjamin bahwa penerima bantuan merupakan kelompok tani yang benar-benar membutuhkan dan potensial meningkatkan produktivitas.
“Kami pastikan meskipun titiknya berkurang, sasaran tetap tepat dan berdampak,” ujarnya.
Sumenep sendiri memiliki potensi lahan tanam tembakau mencapai 21 ribu hektare, dengan sekitar 14 ribu hektare yang saat ini telah dimanfaatkan. Melalui pola distribusi bantuan yang lebih terarah, Pemkab berharap produktivitas lahan tembakau terus meningkat secara berkelanjutan.
Menurut Rasyid, program bantuan ini merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Sumenep dalam mengelola dana DBHCHT secara efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
“Pemkab hadir tidak hanya untuk mendistribusikan, tapi juga memastikan petani mendapatkan pendampingan yang sesuai. Ini kerja berkelanjutan, bukan proyek tahunan,” pungkasnya.
