Mediapribumi.id, Sumenep — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD setempat, Kamis (30/04/2026).
Dalam laporan tersebut, Pansus menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 2025 telah menunjukkan arah yang positif, meski masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Ketua Pansus, H. Hosnan, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Melalui laporan itu, berbagai capaian kinerja serta pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran dapat dievaluasi secara menyeluruh.
“Kami mencatat, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur,” katanya.
Namun demikian, pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis tersendiri.
Di sektor keuangan, upaya optimalisasi pendapatan daerah dinilai sudah berjalan, meski masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, kebijakan belanja juga diharapkan lebih efektif agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Pada bidang pemerintahan, Pansus menyoroti perlunya pergeseran orientasi kinerja dari sekadar administratif menuju hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan dinilai telah menunjukkan kemajuan, namun pemerataan antarwilayah masih perlu diperkuat,” tambahnya.
Pansus juga memberikan perhatian pada sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah dinilai perlu meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta memperbaiki tata kelola layanan, termasuk di RSUD dr. Moh. Anwar yang masih menerima sejumlah keluhan dari masyarakat.
Selain itu, akurasi data penerima manfaat program sosial menjadi catatan penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Penguatan pengawasan internal hingga tingkat desa juga dinilai perlu ditingkatkan untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan tertib dan akuntabel.
Sebagai rekomendasi, Pansus mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis riset, penguatan sinergi antarperangkat daerah, serta inovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Hal ini dinilai penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir laporannya, Pansus menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep selama 2025. Meski demikian, DPRD berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
“Kami juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar pembangunan di Kabupaten Sumenep dapat terus berjalan lebih maju, merata, dan berkeadilan,” pungkasnya.
