Mediapribumi.id, Sumenep – Wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme tidak langsung terus menuai penolakan. Kali ini, Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sumenep, Jalan Jokotole Dusun Toros, Babbalan, Sumenep, Rabu (15/01/2026), dengan menyoroti potensi hilangnya kontrol publik terhadap proses rekrutmen kepala daerah.
Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi maraton yang telah dilakukan AMS di sejumlah kantor partai politik di Sumenep, seperti DPC PKB, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, hingga NasDem. Melalui aksi ini, AMS menegaskan sikap konsisten mereka dalam mengawal isu demokrasi lokal.
Dalam orasinya, AMS menilai Pilkada tidak langsung berpotensi mempersempit ruang partisipasi masyarakat serta membuka celah lahirnya kepemimpinan daerah yang tidak mencerminkan kehendak rakyat.
Orator aksi, Tolak Amir, menyampaikan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat menggeser peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Ketika rakyat tidak lagi dilibatkan secara langsung, maka kontrol publik atas calon dan proses kepemimpinan akan melemah. Demokrasi hanya akan menjadi urusan elite,” ujarnya.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan Aksi, Abd. Halim, menilai bahwa alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar wacana Pilkada tidak langsung tidak menyentuh akar persoalan demokrasi. Menurutnya, persoalan mahalnya biaya politik seharusnya dijawab dengan pembenahan sistem dan penegakan hukum yang tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa pemilihan tidak langsung berisiko melahirkan kepala daerah yang minim kapasitas, namun memiliki kedekatan politik dengan legislatif. Kondisi tersebut, kata dia, justru dapat memperburuk tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika rakyat hanya dijadikan penonton, maka kualitas kepemimpinan daerah sangat ditentukan oleh transaksi politik di parlemen, bukan oleh rekam jejak dan kapasitas calon,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPC PPP Sumenep, KH. Ali Fikri mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu terkait wacana Pilkada tidak langsung tersebut.
“Kami sapakat, kedaulatan rakyat harus tetap berada di tangan rakyat. Nantinya aspirasi ini akan kami sampaikan,” tuturnya saat menemui massa aksi.
