Mediapribumi.id, Sumenep — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mendorong Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) untuk menetapkan Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) 2026.
Sebelumnya, Kepala DKUPP Sumenep, Moh. Ramli menjelaskan bahwa proses penetapan TIHT 2026 saat ini masih berada di tahap perhitungan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat.
“Untuk menetapkan TIHT itu perlu perhitungan terlebih dahulu berkaitan dengan biaya pupuk, bibit, tenaga kerja, peralatan dan kebutuhan sarana menanam tembakau. Jadi, tidak serta-merta menetapkan TIHT,” kata Ramli, Kamis (16/07/2026).
Tebaru, Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid menjelaskan bahwa pihaknya sudah selesai menyusun biaya impas yang dilakukan oleh Tim dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Hari ini sedang rapat koordinasi di DKUPP, dan kami menyampaikan hasil yang disusun tim. Terkait apakah ada revisi mungkin hasil rapat nanti,” katanya, Kamis (23/07/2026).
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari mendorong kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera menetapkan TIHT tersebut.
Menurutnya, saat ini para petani tembakau sebagian sudah ada yang panen, mengingat TIHT tersebut menjadi salah satu instrumen kesejahteraan petani tembakau.
“Kami mengimbau kepada Pemkab Sumenep untuk segera menetapkan TIHT karena saat ini sudah ada yang panen,” kata politisi PPP itu.
Selain itu, ia meminta penentuan itu harus ditentukan dengan mempertimbangkan kemakmuran petani dan kentungan pabrik. Sehingga TIHT tersebut menjadi instrumen konkret yang pro terhadap petani.
“Komisi II akan selalu melakukan pengawasan terhadap impelementasi TIHT nantinya,” pungkas Juhari.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!
