Mediapribumi.id, Sumenep — Prevalensi stunting di Kabupaten Sumenep pada awal tahun 2026 mencapai 1.789 anak atau 3,2 persen tersebar baik di daerah daratan maupun kepulauan.
Hal ini berdasarkan data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep. Untuk kecamatan dengan jumlah tertinggi antara lain, Sapeken, Dungkek, Masalembu, Kangayan, Bluto, Rubaru, Pragaan, dan Kalianget.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Virzannida Busyro mengungkap hasil penelitian yang pernah dilakukan bersama Dinkes P2KB Sumenep, bahwa dua dari tiga anak yang mengalami stunting bukan karena minimnya sumber daya atau kemiskinan melainkan karena minimnya pendampingan orang tuanya.
Menurutnya, di Sumenep sangat melimpah sumber daya, utamanya di kepulauan sangat melimpah ikan laut yang menjadi sumber protein hewani yang sangat beragam.
“Salah satu yang menyebabkan stunting itu adalah orang tuanya tidak telaten dalam mendampigi, bahkan sering disibukkan dengan main media sosial,” katanya. Senin (02/03/2026).
Salah satu bentuk kurangnya pendampingan orang tua tersebut, sebagian merantau ke luar kota dan anaknya dititipkan kepada nenek, keponakan atau anggota keluarga yang lain.
Sehingga, pendampingan yang diberikan oleh anggota keluarga itu tidak maksimal dan konsekuensinya tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya.
“Ada juga orang tua yang kurang teredukasi sehingga merasa cukup hanya dengan memberikan air susu ibu (ASI) dan susu formula,” imbuhnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyayangkan karena anggaran dari pusat untuk pengentasan stunting saat ini dipotong dan tidak menjadi program prioritas nasional lagi.
Ia juga menuturkan beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, diantaranya pemberian makanan tambahan (PMT) sebagai upaya mendorong orang tua agar telaten dalam memberikan mpasi kepada anaknya.
Selain itu, sebanyak 866 orang yang menjadi tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, KB, dan PKK yang ada di setiap kecamatan. Para pendamping ini yang bertugas untuk mendampingi keluarga yang memiliki anak terdiagnosa stunting.
“Kami terus berupaya untuk menyelesaikan masalah stunting ini. Meskipun saat ini anggarannya dipotong oleh pemerintah pusat, kami akan upayakan maksimal agar pemerintah daerah bisa memperhatikan stunting secara serius,” tandasnya.
