Mediapribumi.id, Sumenep — Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya, untuk memperjuangkan kesejahteraan guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan saat menerima audiensi dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTK) PGRI dan Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Usia Dini (Himpaudi) di Graha Paripurna DPRD Sumenep, Selasa (26/03/2024).
Dalam audiensi itu, para guru TK dan PAUD mengungkapkan kondisi kesejahteraan mereka yang memprihatinkan. Sebagian dari mereka hanya menerima gaji Rp100 hingga Rp200 ribu per bulan, jauh dari kata layak untuk tenaga pendidik yang berperan penting dalam membentuk generasi masa depan.
Mereka berharap bisa memperoleh hak yang setara dengan guru SD hingga SMA, terutama dalam pengajuan sertifikasi guru.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, mengakui bahwa kesejahteraan guru TK dan PAUD merupakan masalah krusial dalam dunia pendidikan.
“Pada dasarnya, teman-teman Himpaudi butuh payung hukum terkait keberadaannya. Karena selama ini undang-undang tidak mengatur tentang pengajar PAUD, berbeda dengan TK yang bisa mendapatkan sertifikasi. PAUD dianggap pendidikan non-formal, sehingga tidak punya legitimasi untuk mengajukan sertifikasi dan hak lainnya. Paling hanya bisa mendapat insentif,” jelas Mulyadi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Sumenep akan serius memperjuangkan nasib para guru TK dan PAUD agar tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak ada solusi, dikhawatirkan banyak dari mereka akan beralih profesi karena gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup.
“Kami sedang mencari format terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami juga akan memanggil Dinas Pendidikan Sumenep, bahkan jika perlu melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Komisi X DPR RI untuk mencari solusi,” tambahnya.
Menurutnya, peran guru TK dan PAUD dalam pendidikan anak usia dini sangat besar, sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Kalau mendengar curhatan mereka, kondisinya memang sangat miris. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi legislatif untuk tidak memperjuangkan kesejahteraan mereka,” tandasnya.
