Mediapribumi.id, Sumenep — Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI (UPI) Sumenep menggelar kegiatan nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Cafe Kancakonah, Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Rabu (13/05/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi agenda perdana yang diinisiasi sebagai ruang diskusi publik terkait isu sosial dan ketimpangan di Papua.
Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum. Para peserta bersama-sama menyaksikan film dokumenter yang mengangkat persoalan eksploitasi lahan dan dampaknya terhadap masyarakat adat Papua.
Ketua Komisariat PMII Universitas PGRI Sumenep, Diky Alamsyah, mengatakan pemutaran film dokumenter tersebut merupakan bagian dari proses kaderisasi untuk membangun intelektualitas kader dan membuka ruang kesadaran publik terhadap persoalan sosial di Papua.
“Kami menginginkan adanya kegiatan yang dapat membuat forum diskusi di Kabupaten Sumenep dalam menyerap isu baru yang terjadi di tanah Papua,” ujar Diky.
Menurutnya, kegiatan itu sengaja dibuka untuk umum agar masyarakat dapat memahami berbagai persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di Papua.
Diky juga menegaskan bahwa kegiatan berlangsung kondusif meski sempat dipantau aparat kepolisian. Kehadiran aparat, kata dia, hanya untuk memastikan jalannya acara tetap aman dan tertib.
“Mereka hanya datang turut memantau jalannya diskusi pada malam ini dan alhamdulillah diskusi berjalan secara khidmat tanpa gangguan sedikit pun,” katanya.
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menilai film Pesta Babi menggambarkan praktik eksploitasi sumber daya alam yang lebih menguntungkan kelompok elit dibanding masyarakat adat setempat.
“Ini adalah contoh sistem pemerintahan Indonesia yang kembali mengingatkan kita pada masa kolonialisme,” ujarnya.
Khoirus menambahkan, film tersebut membuka ruang refleksi mengenai relasi kuasa pasca-kolonial yang masih terlihat dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi masyarakat adat, hingga minimnya perlindungan negara terhadap ruang hidup mereka.
“Diskusi ini sangat penting agar kita di Sumenep tidak hanya memahami teori keadilan sosial, tapi juga mampu mengkontekstualisasikannya dalam realitas bangsa yang nyata,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, dosen sekaligus pengamat kebijakan publik, Wilda Rosaili, menyampaikan bahwa film Pesta Babi mengingatkannya pada praktik pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
“Film mengajak kita berpikir sejenak tentang penguasa dalam hal ini pemerintah negara yang masih belum bisa berpihak pada kaum kecil,” katanya.
Wilda juga menilai pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru belum mampu menghapus kemiskinan ekstrem sehingga Indonesia sempat mengalami krisis moneter.
“Adanya film ini kita harus sadar dalam melihat kekejaman pemerintah terhadap masyarakat adat Papua,” tegasnya.
Ia turut mengajak mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil untuk tetap menjaga idealisme serta aktif membela hak-hak rakyat dan masyarakat adat.
Mengutip pemikiran Tan Malaka, Wilda menyebut idealisme merupakan kemewahan terakhir seorang pemuda.
“Jaga hutan dari tangan orang yang serakah, setidaknya kita mampu membangun gerakan kolektif dalam mendukung saudara kita di Papua supaya tanah adatnya tidak dijadikan korban atas proyek strategis nasional,” pungkasnya.
