Mediapribumi.id, Sumenep — Untuk yang ke sekian kalinya, antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sumenep kini terjadi lagi.
Beberapa hari belakangan, tampak antrean panjang di beberapa SPBU utamanya yang ada di Kecamatan Kota Sumenep dan Batuan, bahkan di salah satu SPBU sempat kosong semua jenis BBM selama sekitar 1 hari.
Salah satu warga asal Kecamatan Saronggi, Moh. Fajar Siddiq, mengaku sangat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi itu, mengingat aktivitas dirinya yang melalui perjalanan dari rumahnya ke Kota Sumenep untuk bekerja sempat khawatir untuk berangkat karena takut tak mendapatkan BBM.
“Beruntung masih ada di pedagang eceran sekitar rumah,” katanya, Selasa (01/09/2026).
Kondisi itu, kata dia, membuat semakin khawatir dan bisa berdampak terhadap banyak aspek utamanya lonjakan kenaikan harga bahan kebutuhan.
“Saya khawatir ini selain menghambat aktivitas juga bisa membuat kenaikan harga barang-barang,” tegasnya.
Fajar juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga Sumenep ini.
“Sudah berbulan-bulan ini belum teratasi secara pasti masalah kelangkaan BBM, pemerintah hanya menjawab tidak ada pengurangan kuota, padahal masyarakat butuh ketersediaan. Sedangkan BBM non subsidi naiknya sangat tinggi,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (ESDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar menjelaskan saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Pertamina dan saat ini tengah dilakukan penataan ulang terhadap kuota subsidi yang ada guna menyesuaikan pengiriman stok ke SPBU di Sumenep.
“Agar stok yang tersedia bisa mencukupi hingga akhir tahun 2026 dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” katanya.
Dia juga mengaku saat ini intens melakukan pemantauan ke SPBU yang ada d Sumenep karena beberapa waktu yang lalu memang ada yang stoknya kosong.
Menyusul sering terjadinya kelangkaan ini, pihaknya juga mengaku sedang mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas untuk Kabupaten Sumenep
Langkah-langkah tersebut dia lakukan untuk memastikan BBM bersubsidi ini terdistribusi tepat sasaran kepada yang memang berhak. Makanya, dia meminta kepada masyarakat pengguna mobil mewah untuk menggunakan BBM non subsidi.
“Karena BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin,” tuturnya.
Selain itu, Dadang menjelaskan, kelangkaan BBM bersubsidi ini disebabkan salah satunya banyak pengguna Pertamax yang pindah ke Pertalite karena kenaikan harga yang sangat signifikan.
“Terlebih, pada tanggal 1 September 2026 beberapa jenis BBM kembali mengalami kenaikan lagi,” tandasnya.
Disinggung terait dampak hal ini terhadap lonjakan harga kebutuhan, Dadang menjelaskan sudah melakukan berbagai langkah mitigasi seperti operasi pasar melalui gerakan pangan murah di beberapa pasar tradisional.
Utamanya yang dimitigasi adalah mobil angkutan barang agar tetap lancar melakukan distribusi ke daerah Sumenep secara menyeluruh.
“Kami berharap nantinya tingkat inflasi bisa terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap bisa terjaga dan bisa terkendali,” pungkasnya.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!
;