Mediapribumi.id, Sumenep — Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sumenep, Madura, dengan cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya kawasan pusat kota, genangan air bahkan telah merambah ke beberapa lokasi di di perumahan yang ada di kota keris ini.
Akhmadi Yasid, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PKB yang juga duduk di Komisi III, menyampaikan bahwa kondisi banjir kali ini patut dikategorikan sebagai darurat. Ia mengingatkan, bahwa jika tidak segera ada penanganan serius, situasi bisa semakin membahayakan warga.
“Lagi-lagi hari ini banjir terjadi di sejumlah titik di Kota Sumenep. Bahkan cakupannya lebih luas dibanding beberapa bulan sebelumnya. Banjir juga melanda daerah yang selama ini aman dari genangan,” kata Yasid. Selasa (13/5/2025).
Ia merinci bahwa banjir tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan seperti Jalan Trunojoyo, kawasan sekitar Museum, Taman Bunga, dan Jalan Pabian, tetapi juga merambah ke daerah penyangga seperti Kebonagung, Batuan, Babbalan, hingga Patean.
“Ini sudah jelas darurat. Beberapa titik banjir disertai arus deras yang sangat membahayakan. Kalau dibiarkan tanpa penyelesaian menyeluruh, dampaknya bisa semakin luas dan merugikan,” tegasnya.
Menurut Akhmadi, selama ini penanganan banjir di Sumenep terlalu terfokus pada hilir, yakni pada saluran drainase dan gorong-gorong yang tersumbat. Padahal, ia menekankan bahwa masalah sesungguhnya justru berada di hulu, yaitu pada kerusakan lingkungan yang makin parah.
“Pemkab harus segera turun tangan. Harus ada evaluasi menyeluruh, karena ini bukan hanya soal saluran air. Di hulu, tata kelola lingkungan kita semakin parah,” lanjutnya.
Ia menyoroti keberadaan tambang galian C ilegal di wilayah Batuan, sebagai salah satu penyebab utama rusaknya daerah resapan air. Wilayah yang dulunya aman seperti Batuan dan Kebonagung, kini justru menjadi titik rawan banjir.
“Siapa yang bisa menyangkal bahwa tambang ilegal itu menjadi penyebab utama minimnya daerah resapan? Air hujan yang seharusnya meresap kini langsung mengalir deras, jadi air bah,” paparnya.
Akhmadi mendesak adanya penanganan komprehensif yang mencakup dua aspek penting: penataan lingkungan di hulu dan perbaikan sistem drainase di hilir. Ia juga mengingatkan bahwa situasi saat ini adalah sinyal kuat bahwa pendekatan lama sudah tidak lagi relevan.
“Kita mendesak ada penanganan banjir dari hulu ke hilir. Hulu berkaitan dengan tata kelola lingkungan, terutama aktivitas tambang ilegal yang makin parah. Hilir, tentu saja, soal kondisi saluran air di perkotaan yang juga mendesak ditangani sebagai situasi emergency,” tuturnya.
Akhmadi, juga mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan pemangku kebijakan, “Untuk bersama-sama menaruh perhatian serius terhadap isu ini demi keselamatan dan kenyamanan warga Sumenep,” tukasnya.
