Mediapribumi.id, Sumenep – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura memperingatkan potensi menguatnya politik elitis dan melemahnya demokrasi lokal apabila wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD diterapkan. Hal itu disampaikan dalam aksi Mimbar Rakyat di Kantor DPRD Sumenep. Minggu (11/01/2026) malam.
Ketua PMII Komisariat UNIBA Madura, Tijanuz Zaman, menyampaikan bahwa perubahan mekanisme Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung berisiko menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik di daerah.
“Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, rakyat akan semakin terpinggirkan dari proses demokrasi. Ini berbahaya karena membuka ruang transaksi politik dan konflik kepentingan elite,” ujar Tijanuz Zaman.
Menurutnya, legitimasi kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung juga berpotensi melemah karena tidak lahir dari mandat langsung rakyat. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
PMII menilai bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti politik uang, rendahnya literasi politik, dan mahalnya biaya kontestasi, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membatasi hak pilih masyarakat. Sebaliknya, negara didorong memperkuat regulasi, pendidikan politik, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
“Solusi dari persoalan demokrasi bukan dengan mencabut hak politik rakyat, tetapi dengan memperbaiki sistem dan kualitas pelaksanaannya,” tegasnya.
Sebagai organisasi mahasiswa, PMII UNIBA Madura menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi lokal agar tetap berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi publik, dan keadilan sosial.
