Mediapribumi.id, Sumenep – Wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai penolakan dari kalangan mahasiswa.
Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menilai skema tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan mengancam kedaulatan rakyat. Hal itu disampaikan saat aksi demonstrasi di Kantor DPC Golkar dan PKB Sumenep. Senin (12/01/2026).
Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi AMS, M. Wakil, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, menurutnya, pemilihan kepala daerah harus menjamin partisipasi langsung masyarakat.
“Pilkada adalah instrumen konstitusional untuk memastikan hak politik rakyat terlindungi. Jika pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung, maka itu sama saja dengan merampas hak politik masyarakat sipil,” ujar M. Wakil.
Ia menilai, Pilkada tidak langsung merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan menyimpang dari cita-cita reformasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Mahasiswa, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
M. Wakil juga menyinggung fakta pelaksanaan Pilkada langsung sebelumnya yang menunjukkan kuatnya peran rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Ia mencontohkan beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong, namun justru calon tunggal tersebut kalah.
“Fakta ini membuktikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar berada di tangan rakyat. Masyarakat mampu menilai dan menentukan sendiri pemimpin yang mereka kehendaki,” tegasnya.
Lebih lanjut, AMS mengkhawatirkan apabila Pilkada tidak langsung diterapkan, maka kedaulatan rakyat berpotensi berpindah ke tangan elite partai politik. Menurut M. Wakil, mekanisme tersebut akan memberikan ruang intervensi yang besar kepada ketua partai terhadap kader-kadernya yang duduk di kursi parlemen.
“Jika Pilkada tidak langsung diberlakukan, maka kekuasaan akan terpusat pada elite partai, bukan lagi pada rakyat. Ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi,” tambahnya.
Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa Sumenep menyampaikan tiga tuntutan, yakni menolak pelaksanaan Pilkada tidak langsung, mendesak Ketua DPC PKB Sumenep agar merekomendasikan penolakan Pilkada tidak langsung kepada DPP, serta mendorong penguatan pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum sebagai solusi utama dalam memperbaiki kualitas Pilkada.
Sementara, Ketua DPC PKB Sumenep, M. Kamalil Ersyad menyatakan menerima dan akan menyampaikan aspirasi AMS tersebut ke PKB pusat untuk nantinya diperjuangkan.
“Kami terima aspirasi ini, dan kami akan menyampaikan ke Pengurus PKB Pusat,” tegasnya saat menemui massa aksi.
