Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, harus menerima kenyataan pahit. Seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp140 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2025, termasuk Rp20 miliar untuk proyek jalan di Kepulauan Kangean, ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.
Kebijakan ini merupakan imbas dari terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
“Di tahun 2025 sebenarnya kita mendapatkan DAK kurang lebih Rp140 miliar dari pusat, termasuk jalan di kepulauan yang Rp20 miliar juga. Tetapi muncul Inpres Nomor 01 Tahun 2025 bahwa DAK itu ditarik ke pusat dulu, sehingga DAK yang Rp140 miliar itu 0 sekarang,” ujar Kepala Bidang Binamarga, Dinas PUTR Sumenep, Slamet Supriyadi, Senin (28/04/2025).
Proyek pembangunan jalan Pabian di Kecamatan Kangayan yang telah rampung proses lelang pun dipastikan batal dibangun. Meski demikian, Pemkab Sumenep tetap menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Dengan keterbatasan anggaran, Pemkab mengalokasikan dana dari APBD murni sebesar Rp4 miliar untuk pembangunan jalan di beberapa titik strategis di kepulauan.
Rinciannya, Rp. 2 miliar dialokasikan untuk pembangunan jalan poros Kangayan (timur ke barat), Rp1 miliar untuk jalan poros Angon-Angon hingga Pajarnangger, Rp400 juta untuk pemeliharaan jalan dari Pelabuhan Batu Guluk ke Pandeman, serta Rp600 juta untuk pembangunan poros jalan di Sabuntan, Kecamatan Sapeken.
“Sebenarnya APBD tidak mungkin menyelesaikan pembangunan dan perawatan jalan di kepulauan sepenuhnya. Namun, kami tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Pemkab Sumenep berharap upaya negosiasi yang terus dilakukan agar DAK bisa dikembalikan membuahkan hasil.
“Kami berharap DAK ini kembali lagi sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Kami akan tetap mengupayakan itu demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
