Mediapribumi.id, Sumenep – Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) di Kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumenep, Rabu (14/1/2026), tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga membuka ruang dialog antara mahasiswa dan partai politik terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung.
Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang sebelumnya dilakukan AMS di sejumlah kantor partai politik. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan kekhawatiran terhadap wacana Pilkada tidak langsung yang dinilai berpotensi menjauhkan kepala daerah dari rakyat.
Orator aksi, M. Wakil, menegaskan bahwa Pilkada langsung selama ini telah menjadi sarana kontrol rakyat terhadap pemimpinnya. Menurutnya, apabila mekanisme tersebut diubah, maka partisipasi publik dalam menentukan arah kepemimpinan daerah akan semakin menyempit.
“Pilkada langsung adalah ruang rakyat untuk menilai dan memilih pemimpinnya. Jika ditarik ke DPRD, maka jarak antara pemimpin dan rakyat akan semakin lebar,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Koordinator Lapangan AMS, Tolak Amir, juga menyoroti alasan efisiensi biaya politik yang kerap dijadikan dalih perubahan mekanisme Pilkada. Ia menilai, problem utama demokrasi bukan terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPD PAN Sumenep, Faisal Muhlis, menyatakan bahwa PAN berada di barisan yang sama dengan mahasiswa dan masyarakat.
Ia berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi AMS langsung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan sikap partai.
Menurutnya, Pilkada tidak langsung berpotensi berdampak pada kualitas pelayanan publik apabila kepala daerah semakin jauh dari masyarakat.
“Kalau pemimpin tidak dipilih langsung oleh rakyat, maka orientasi pelayanannya juga bisa bergeser. Ini yang perlu kita jaga bersama,” katanya.
