Oleh: Moh. Marwan (Kabid P3A HMI Sumenep)
Mediapribumi.id – Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD (Pilkada tidak langsung) kembali memicu polemik tajam di ruang publik, mengadu antara efisiensi anggaran dengan hak fundamental demokrasi. Gagasan ini sering kali berlindung di balik argumen besarnya biaya politik serta potensi konflik horizontal akibat propaganda di akar rumput. Namun, alasan biaya tersebut tampak rapuh jika harus mengorbankan kedaulatan rakyat yang telah berjalan sejak 2005. Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) justru menunjukkan bahwa dalam sistem tidak langsung, potensi “politik transaksional” atau money politics tidak hilang, melainkan hanya berpindah lokus dari massa rakyat ke segelintir elite di parlemen lokal, yang sering kali jauh lebih sulit untuk diawasi secara partisipatif.
Keputusan menarik mandat suara dari rakyat ke tangan DPRD seolah memberikan sinyal bahwa partisipasi publik hanyalah pelengkap dekoratif dalam demokrasi, sementara suara partai politik diposisikan layaknya mandat absolut yang menentukan arah daerah. Pakar hukum tata negara sering menyoroti bahwa Pilkada tidak langsung akan memperkuat cengkeraman oligarki partai melalui koalisi jangka panjang yang transaksional. Secara ilmiah, riset dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia memiliki keterikatan yang rendah terhadap partai politik (party ID), sehingga menyerahkan hak pilih sepenuhnya kepada partai tanpa mekanisme kontrol langsung akan memperlebar jarak antara kebijakan publik dengan kebutuhan riil konstituen di daerah.
Sentimen ini kian memperkeruh krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Mengutip pemikiran Dr. Mulyadi, Dosen Politik UI, perpecahan dalam sebuah entitas politik bukan semata karena faktor ekonomi atau kemiskinan, melainkan runtuhnya fondasi kepercayaan. Ketika hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya dicabut, negara secara sistematis telah gagal memberikan keberpihakan pada nurani publik. Berdasarkan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mayoritas absolut rakyat Indonesia (di atas 70%) secara konsisten menginginkan pemilihan langsung. Mengabaikan data sosiologis ini demi kepentingan elitis adalah bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang mendasari berdirinya Republik ini.
Mengingat pesan Presiden Prabowo dalam HUT Partai Golkar ke-61 mengenai prinsip “Demokratis tapi jangan buang-buang uang”, terdapat tantangan besar dalam menyeimbangkan efisiensi dengan legitimasi. Permasalahannya, apakah narasi penghematan anggaran ini sudah melalui riset dampak yang komprehensif, ataukah sekadar alasan untuk memangkas jalur birokrasi politik yang mahal bagi partai? Tanpa data ilmiah yang mampu membuktikan bahwa Pilkada tidak langsung dapat menjamin pemimpin yang lebih kompeten dan bersih, maka kebijakan ini hanya akan melukai rasa keadilan masyarakat. Keabsahan sebuah Republik dipertaruhkan ketika hak pilih rakyat dianggap sebagai variabel yang bisa ditukar dengan efisiensi nominal rupiah.
Sudah seharusnya pemerintah dan para pengusul memahami bahwa demokrasi adalah sistem komprehensif di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di meja perundingan fraksi. Kedaulatan bukan sekadar prosedur, melainkan martabat warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib daerahnya. Ketika rakyat menghendaki keterlibatan langsung, pemerintah wajib menjadikannya prioritas utama di atas kepentingan pragmatis partai politik. Mengenyampingkan suara rakyat demi efisiensi berarti mengerdilkan nilai etikabilitas bangsa, yang pada akhirnya akan menjauhkan Republik ini dari cita-cita demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
(Tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis)
