Mediapribumi.id, Sumenep — Kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi” yang digelar di Cafe Tanean, Sumenep, Jumat (22/05/2026) malam berlangsung hangat dan penuh diskusi kritis. Acara tersebut dihadiri mahasiswa, pemuda, serta berbagai komunitas yang memanfaatkan forum itu sebagai ruang bertukar gagasan dan berdialog mengenai isu sosial serta lingkungan.
Manager Cafe Tanean, Moh. Fajar Siddiq, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran mahasiswa dan komunitas menjadi tanda bahwa ruang-ruang diskusi publik masih hidup di tengah masyarakat.
Ia mengatakan, kegiatan nobar bukan sekadar agenda menonton film bersama, melainkan wadah untuk membuka ruang dialektika dan refleksi terhadap berbagai persoalan yang kerap luput dari pembahasan sehari-hari.
“Perubahan sering kali dimulai dari obrolan-obrolan kecil. Karena itu kami ingin menghadirkan ruang yang nyaman untuk berdiskusi, saling bertukar ide, dan berpikir bersama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Fajar juga mengumumkan bahwa Cafe Tanean kini kembali hadir dengan konsep yang lebih terbuka bagi mahasiswa, pemuda, dan komunitas. Tidak hanya menjadi tempat nongkrong dan menikmati kopi, Cafe Tanean diharapkan mampu menjadi ruang aman untuk berdiskusi, menyampaikan gagasan, hingga membangun pemikiran kritis bersama.
Usai pemutaran film, diskusi dilanjutkan dengan menghadirkan aktivis lingkungan Sumenep, K. Dardiri Zubairi sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dampak investasi besar yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat.
Menurutnya, pola masuknya investasi skala besar umumnya diawali dengan lahirnya regulasi pemerintah yang membuka jalan bagi investor untuk menguasai lahan di daerah.
“Biasanya aturan hukumnya lebih dulu disiapkan, baik berupa perda maupun keputusan pemerintah. Setelah itu investor masuk dan mulai terjadi penguasaan lahan,” katanya dalam sesi diskusi.
Ia menilai kondisi tersebut kerap membuat masyarakat kehilangan tanah, alat produksi, hingga ruang hidup atas nama pembangunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Fenomena serupa, lanjutnya, terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Selain itu, K. Dardiri juga menyoroti rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau di Madura agar pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat lokal, khususnya para petani.
“Kalau tanah petani hilang dan alat produksi mereka lenyap, masyarakat akhirnya hanya menjadi buruh di tanah mereka sendiri,” tegasnya.
Diskusi berlangsung interaktif hingga malam hari. Para peserta tampak antusias menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait isu investasi, lingkungan, dan masa depan ruang hidup masyarakat di Madura.
