Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 dan Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, serta rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Bertempat di Ruang Rapat Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, Kamis (27/3/2025), forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda, DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, serta perwakilan masyarakat.
Kehadiran mereka, bukan sekadar sebagai peserta, tetapi juga bagian dari pengambilan keputusan penting terkait arah pembangunan daerah.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar angka dan data statistik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar memiliki dampak positif bagi masyarakat. Oleh sebab itu, aspirasi dari tingkat desa hingga kecamatan harus kita pelajari secara menyeluruh agar selaras dengan kebutuhan daerah,” ujar Bupati Fauzi.
Musrenbang kali ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun daerah secara berkelanjutan.
Ada lima misi utama yang menjadi pedoman pembangunan Sumenep lima tahun ke depan:
• Peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
• Penguatan ekonomi berbasis kawasan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
• Tata kelola pemerintahan yang transparan dan inovatif guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
• Pembangunan berbasis gotong royong dan kearifan lokal untuk mempertahankan identitas budaya.
• Pemerataan infrastruktur antara daratan dan kepulauan guna mengurangi kesenjangan wilayah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, melaporkan sejumlah capaian positif dalam lima tahun terakhir, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 69,78%, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 1,69%, serta lonjakan investasi daerah hingga Rp2,74 triliun pada 2024.
Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, salah satunya adalah ketimpangan ekonomi antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Kita harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya maju, tetapi juga merata dan inklusif. Optimalisasi potensi daerah harus terus kita tingkatkan agar lebih kompetitif di berbagai sektor,” ungkap Arif.
