Mediapribumi.id, Sumenep – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Pembebasan Sumenep (FMPS) unjuk rasa didepan Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep. Kamis (4/4/2024).
Mereka menuntut Kadinsos P3A evaluasi pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), di Sumenep.
Massa aksi menilai, pemutakhiran data penerima PKH di Kabupaten Sumenep tahun 2022 dianggarkan sebesar 750 juta rupiah, dengan anggaran sebesar itu, harusnya menghasilkan data konkret dan tepat sasaran.
“Beberapa temuan kami, banyak penerima PKH tidak tepat sasaran, bahkan, ada rumah mewah yang dilabelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Koordinator Lapangan Aksi (Korlap Aksi), Faisol Ibnu Hajar.
FMPS mendesak, Kepala Dinsos P3A untuk koordinasi kepada pendamping PKH guna melakukan evaluasi dan perbaikan terkait pemutakhiran data tersebut.
“Kadinsos P3A, harus ambil sikap dan jangan sampai garis kemiskina terus menghantui kita, lakukan evaluasi terkait pemuktahiran data,” tegasnya.
Aksi tersebut merekomendasikan tuntutan:
1. Kadinsos P3A harus melakukan koordinasi dengan pendamping PKH dengan adanya temuan kami di atas.
2. Kadinsos P3A harus Lakukan evaluasi pemuktahiran data yang anggarannya 750 juta, anggaran dimakan rayap atau hanya ada anggarannya? Kadis harus ambil sikap.
3. Kadinsos P3A juga harus melakukan monitoring secara berkala untuk mengawal anggaran negara supaya benar tiba di tangan yang tepat.
Keren nih nur muhammad