Mediapribumi.id, Sumenep — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai berdampak pada berbagai instansi daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Pengurangan alokasi dana ini berpotensi menghambat kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam operasi penegakan peraturan daerah.
Kepala Bidang Trantibumlinmas Satpol PP Sumenep, Fajar Santoso, mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran ini akan sangat berpengaruh terhadap mobilitas petugas di lapangan.
“Dampaknya besar sekali, karena Satpol PP membutuhkan mobilitas tinggi dalam operasionalnya,” ujar Fajar, Sabtu (22/02/2025).
Pada tahun 2025, anggaran operasi hanya dialokasikan sebesar Rp60 juta untuk lima kali razia. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024, di mana Satpol PP Sumenep mendapatkan dana Rp100 juta untuk sepuluh kali operasi.
“Tahun ini sudah dianggarkan Rp60 juta untuk lima kali operasi, tapi masih harus dikembalikan untuk dikurangi lagi. Jika itu habis, maka kami tidak bisa melakukan apa-apa lagi,” lanjutnya.
Selain itu, Fajar menyoroti bahwa razia Satpol PP bukan hanya melibatkan petugas internal, tetapi juga berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, termasuk kepolisian, TNI, dan CPM. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan operasi bersama ini bisa terhambat.
“Kami bekerja bersama OPD lain. Jika mereka tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas, tentu ini bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum,” tambahnya.
Fajar berharap ada solusi yang dapat ditempuh agar Satpol PP tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal. Ia menegaskan bahwa tanpa adanya operasi, efektivitas keberadaan Satpol PP menjadi dipertanyakan.
“Percuma kalau ada Satpol PP tetapi tidak bisa melakukan operasi sama sekali,” pungkasnya.
