Mediapribumi.id, Sumenep — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI (UPI) Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep, Senin (12/01/2026). Aksi tersebut menolak wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti kesepakatan elite partai politik terkait Pilkada tidak langsung yang disebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa menilai wacana tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.
Koordinator lapangan aksi, Hidayat, menegaskan bahwa Pilkada tidak langsung berisiko memutus relasi politik antara rakyat dan pemimpin daerah. Menurutnya, ketika kepala daerah dipilih oleh elite parlemen lokal, legitimasi kekuasaan tidak lagi bersumber dari kehendak rakyat.
“Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka kedaulatan rakyat tereduksi. Rakyat kehilangan posisinya sebagai subjek politik dan hanya menjadi objek pembangunan,” ujar Hidayat saat berorasi.
Ia juga menyinggung ketentuan Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku pula bagi penyelenggaraan Pilkada. Hal itu, kata dia, telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang menempatkan Pilkada sebagai bagian integral dari sistem pemilu demokratis.
Selain itu, Hidayat menambahkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Pilkada langsung, menurutnya, merupakan perwujudan konkret dari prinsip tersebut.
“Berbagai survei juga menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak Pilkada melalui DPRD. Lebih dari 65 persen responden menyatakan tidak setuju,” tegasnya.
Atas dasar itu, mahasiswa meminta DPRD Kabupaten Sumenep untuk menyatakan sikap tegas menolak wacana Pilkada tidak langsung dan berdiri bersama mahasiswa serta rakyat.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PAN, Khoirul Anwar, yang menemui massa aksi menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa wacana tersebut tetap akan dikaji bersama anggota dewan lainnya.
“Kami sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan mahasiswa BEM UPI Sumenep. Tentu hal ini akan kami bahas dan kaji bersama di internal DPRD,” ujarnya.
