Mediapribumi.id, Sumenep – Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) kembali menggelar aksi demonstrasi menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung. Aksi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Sumenep, Selasa (13/1/2026), sebagai bentuk kritik terhadap wacana yang dinilai berpotensi melemahkan konstitusi dan pendidikan demokrasi di tingkat daerah.
Aksi ini merupakan rangkaian demonstrasi maraton yang sebelumnya digelar di sejumlah kantor partai politik di Kabupaten Sumenep, di antaranya DPC PKB, Partai Golkar, dan Demokrat. Kali ini menyasar Partai Gerindra Sumenep.
AMS menilai wacana Pilkada tidak langsung bukan hanya persoalan teknis pemilu, melainkan menyangkut arah demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Orator aksi, Zainuddin, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan di DPRD berpotensi menghilangkan ruang partisipasi politik masyarakat secara langsung. Menurutnya, Pilkada langsung selama ini menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat di daerah.
“Pilkada langsung bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga sarana pendidikan politik rakyat. Jika hak itu dicabut, maka rakyat semakin dijauhkan dari proses demokrasi,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Hal senada disampaikan Tolak Amir yang menilai wacana tersebut sebagai kemunduran dalam praktik demokrasi lokal. Ia menegaskan bahwa alasan tingginya biaya politik tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membatasi hak konstitusional warga negara.
“Jika biaya politik dianggap mahal dan sarat politik uang, maka yang harus dibenahi adalah sistem dan penegakan hukumnya, bukan dengan mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi, Tijanuz Zaman menilai, masyarakat saat ini mampu menilai dan memilih sendiri pemimpinnya dalam demokrasi langsung.
Jika Pilkada tidak langsung disahkan dan dipaksakan berlaku, maka masyarakat hanya menjadi penoton setia menunggu nasib pemimpin yang akan dipilih legislatif.
“Kalau dipaksakan ini terjadi, sekelas preman yang tidak memiliki kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik bisa jadi terpilih menjadi kepala daerah asalkan dekat dengan pejabat legislatif,” tandasnya.
Aksi ini ditemui langsung oleh Ketua Fraksi Golkar-PKS, Holik. Saat menemui massa aksi, ia memberikan apresiasi terhadap gerakan AMS tersebut.
Menurutnya, wacana tersebut merupakan diskursus elit parpol untuk membahas dan mendiskusikan solusi terbaik demokrasi di Indonesia.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi AMS ini ke provinsi, nantinya akan dilanjutkan ke pusat,” katanya.
Ia juga menceritakan peristiwa politik yang sama terjadi pada tahun 2014, peraturan perundang-undangannya sudah dibuat untuk penyelenggaraan Pilkada tidak langsung.
Namun, dengan kritik dan protes dari berbagai pihak termasuk mahasiswa akhirnya dianulir dengan Perpres. Ia berharap, jika memang Pilkada tidak baik untuk keberlanjutan demokrasi agar tidak dilanjutkan.
“Kami sepakat, bahwa kontrol terhadap pemerintah tidak boleh redup. Demokrasi harus dikawal agar berjalan di temat yang sebenarnya,” pungkas Holik.
