Mediapribumi.id, Sumenep — Desakan agar tata kelola pemerintahan di Sumenep semakin transparan dan akuntabel terus bergulir. Kali ini datang dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Sumenep, yang mengusulkan pembentukan Pusat Advokasi dan Kontrol Kebijakan Publik bernama “Pantau Publik”.
Gagasan tersebut disampaikan langsung dalam audiensi dengan Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, Rabu (17/06/2026). Selain mengusung ide pembentukan lembaga pengawas tersebut, Lakpesdam PCNU juga membawa sejumlah rekomendasi hasil rembuk warga nahdliyin di Kota Keris untuk menjadi bahan masukan kebijakan daerah.
Ketua Lakpesdam PCNU Sumenep, Siswadi, menjelaskan bahwa Pantau Publik dirancang sebagai gerakan sipil yang berfokus pada tiga ranah utama: advokasi kebijakan, pengawasan anggaran, dan kontrol publik atas jalannya pemerintahan.
Platform ini digagas sebagai ruang kolektif bagi warga untuk turut mengawal kebijakan agar lebih partisipatif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pantau Publik hadir bukan hanya untuk mengkritik pemerintah, tetapi untuk memastikan kebijakan berjalan adil, anggaran tepat sasaran, dan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” kata Siswadi.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Lakpesdam telah menyiapkan sejumlah program strategis yang akan dijalankan bertahap. Di antaranya Sekolah Kebijakan Rakyat, Klinik Advokasi Warga, Pantau Anggaran, Forum Warga dan Parlemen Rakyat, Rapor Layanan Publik, Pusat Data dan Riset Kebijakan, Kampanye Publik dan Media Advokasi, hingga Tim Respons Cepat Isu Publik.
Siswadi menegaskan, pengawasan yang dibangun bersifat konstruktif dan ditujukan untuk mendorong pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, bukan semata kritik tanpa solusi.
Selain mengusung gagasan kelembagaan tersebut, audiensi ini juga menjadi momentum bagi Lakpesdam untuk menyampaikan hasil rembuk warga NU dan konferensi NU Sumenep kepada legislatif. Sejumlah rekomendasi yang dibawa menyoroti penguatan ekonomi masyarakat serta perbaikan kualitas layanan dasar, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Kami juga menyampaikan hasil rembuk warga NU dan hasil konferensi NU Sumenep, termasuk rekomendasi terkait ekonomi masyarakat serta pelayanan dasar pemerintah seperti rumah sakit dan layanan publik lainnya,” kata Siswadi.
Ia berharap berbagai rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan daerah ke depan.
