Mediapribumi.id, Sumenep — Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar menggelar Talkshow bertajuk “Mendorong Kepercayaan Masyarakat Melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah” di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (14/04/2026).
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menegaskan komitmen lembaganya dalam memperluas inklusi keuangan syariah melalui berbagai layanan yang menjangkau masyarakat luas.
“Kami berharap BPRS menjadi wadah inklusi keuangan syariah yang mampu menjangkau masyarakat, meningkatkan kepercayaan, dan dapat diandalkan di tengah kondisi ekonomi yang kurang membaik,” ujar Hairil Fajar.
Menurutnya, sistem keuangan syariah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Ia menjelaskan bahwa sistem kapitalis menekankan kebebasan kesempatan, sementara sistem sosialis berfokus pada kebebasan kepemilikan. Adapun sistem syariah mengedepankan keadilan dalam distribusi.
“Syariah harus tetap dijaga karena merupakan ajaran para pendahulu yang memiliki nilai terbaik. Melalui BPRS, kami ingin menghadirkan sistem keuangan yang tangguh, kuat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Hairil Fajar optimistis, BPRS Bhakti Sumekar dapat menjadi solusi di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim menekankan pentingnya peran BPRS dalam menjembatani masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terhadap akses keuangan syariah.
“BPRS memiliki peran penting dalam menjembatani masyarakat terhadap keuangan syariah, terutama bagi UMKM. Kita membutuhkan sistem keuangan yang inklusif,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran BPRS tidak hanya menghadirkan keadilan ekonomi, tetapi juga nilai transaksi yang lebih baik sesuai prinsip syariah.
“Kepercayaan masyarakat harus terus dijaga. Itu tidak dibangun secara instan, melainkan melalui kerja keras dan konsistensi,” tegasnya.
KH. Imam Hasyim juga mengungkapkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar terus berkembang, tidak hanya di Kabupaten Sumenep, tetapi juga telah hadir di Pamekasan dan direncanakan akan memperluas layanan ke Sampang dan Bangkalan.
“Kami percaya pengembangan ini akan mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih sehat,” katanya.
Di tengah perkembangan teknologi, ia juga mengingatkan agar BPRS mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip syariah.
“Perkembangan teknologi membawa banyak peluang, namun BPRS dituntut untuk beradaptasi tanpa meninggalkan landasan syariah,” imbuhnya.
Selain itu, aspek perlindungan konsumen dan keamanan transaksi juga menjadi perhatian utama dalam penguatan layanan.
“Kami mendorong BPRS untuk terus meningkatkan keamanan transaksi serta akuntabilitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
