Mediapribumi.id, Sumenep – Di tengah pesatnya transformasi ekonomi digital, upaya edukasi keuangan yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar mendapat pengakuan resmi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep.
Lembaga keuangan milik daerah ini menerima penghargaan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus perayaan HUT ke-80 PWI di Sumenep yang bertempat di Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Senin (09/02/2026).
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen berkelanjutan BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran finansial masyarakat—khususnya pelaku UMKM dan kalangan informal yang selama ini minim akses terhadap layanan keuangan formal.
“Literasi keuangan adalah fondasi pembangunan ekonomi daerah yang sering terabaikan,” ujar Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap perencanaan keuangan, akses pembiayaan, hingga penggunaan platform digital secara bijak akan melahirkan pelaku ekonomi yang tangguh, bukan sekadar konsumen pasif.
Warid menilai, kolaborasi tiga pihak yakni media, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah menjadi kunci mempercepat inklusi keuangan.
“Daerah yang masyarakatnya melek finansial akan memiliki ketahanan ekonomi lebih kuat menghadapi gejolak pasar nasional maupun global,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyampaikan rasa syukur atas apresiasi tersebut. Baginya, edukasi keuangan merupakan tanggung jawab moral sebagai bank daerah yang hadir untuk rakyat.
“Transformasi digital yang kami jalankan bukan sekadar mengikuti tren, melainkan respons atas kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis,” jelas Fajar.
Pihaknya secara rutin menggelar sosialisasi langsung ke desa-desa, pendampingan intensif bagi pelaku usaha mikro, hingga mengembangkan platform digital yang ramah pengguna semua dirancang agar masyarakat merasa aman dan percaya diri menggunakan layanan perbankan.
Strategi ini terbukti efektif memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok Kabupaten Sumenep yang sebelumnya sulit diakses lembaga keuangan konvensional.
Digitalisasi yang dijalankan BPRS tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga transparansi dan kemudahan akses hal krusial dalam membangun kepercayaan publik.
“Kami ingin warga Sumenep tidak hanya jadi penonton dalam ekonomi digital, tapi ikut menjadi pemain utama,” tegas Fajar.
Menurutnya,literasi dan inklusi harus berjalan seiring. Tanpa pemahaman, akses tidak akan bermakna. Tanpa akses, pemahaman hanya menjadi teori.
