Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berupaya menekan angka kemiskinan.
Hal itu dibahas Seminar dan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, pada Kamis (1/8/2024) di Aula Bappeda Sumenep.
Turut hadir sebagau narasumber, Prof. Dr. Bagong Suyanto, Guru Besar FISIP Unair, dan Joko Santoso, Kepala BPS Kabupaten Sumenep, dan Rahadi, Direktur Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Surakarta, bertindak sebagai fasilitator FGD.
Seminar dan FGD dilakukan guna rangka merumuskan dan melahirkan kebijakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Kami sangat serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, dengan seminar dan FGD ini, kami berharap dapat memperoleh banyak masukan dan strategi efektif untuk menanggulangi kemiskinan di daerah kami, dengan begitu FGD ini menghasilkan kebijakan yang bisa menurunkan angka kemiskinan di daerah,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Bupati Achmad Fauzi menegaskan, bahwa dirinya bakal konsisten untuk menurunkan jumlah kemiskinan secara drastis, meskipun saat ini, berdasarkan data BPS angka kemiskinan setiap tahun mengalami penurunan.
Sehingga, kata Bupati Achmad Fauzi, Pemerintah daerah menargetkan turun 10 persen, walaupun keinginnya itu dinilai tidak rasional.
“Tentu saja, kami untuk menekan kemiskinan dengan target 10 persen, perlu kebijakan anggaran yang baik melalui rumusan kebijakan di setiap OPD melalui programnya,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, pada 2021 angka kemiskinan di Sumenep mencapai 20,51 persen, pada 2022 sebesar 18,76 persen dan pada 2023 turun menjadi 18,70 persen.
“FGD ini bisa menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dengan kerja sama dan sinergi semua elemen,” tandasnya.
Sementara Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menjelaskan, bahwa kegiatan adalah upaya untuk memetakan berbagai model kemiskinan di Indonesia, khususnya di Sumenep.
“Menciptakan platform satu data kemiskinan, serta merancang skema evaluasi, monitoring, dan dampak program penanggulangan kemiskinan,” kata Arif.
Pihaknya mengaku, bahwa seminar dan FGD yang diikuti oleh 31 peserta itu, bertujuan untuk membuka wawasan dan menyamakan persepsi tentang kemiskinan, baik dari segi konseptual maupun indikator yang terukur serta fakta di lapangan.
“Tak kalah penting, kegiatan ini juga bertujuan untuk merancang inovasi bentuk, model, dan pola penanggulangan kemiskinan, sehingga misi bersama bisa terjawab,” tukasnya.
