Mediapribumi.id, Sumenep — Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Sapeken, Joni Junaidi, terus menuai sorotan publik, termasuk Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep.
Ketua PKDI Kabupaten Sumenep, Ubaid Abdul Hayat, menilai tindakan yang diduga dilakukan oleh kades tersebut, sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berbahaya.
Ia menegaskan, PKDI tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada siapapun, termasuk oknum Kades yang diduga melakukan tindakan kekerasan, apalagi kepada perempuan.
“Kami sangat menyayangkan peristiwa ini. Kalau kasusnya sudah masuk laporan polisi, kami harap yang bersangkutan koperatif mengikuti proses hukum. Semua harus tunduk pada hukum. Kita tidak akan melindungi dalam bentuk apapun,” tegasnya. Rabu (20/8/2025).
Sementara, Front Pejuang Keadilan (FPK) mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan oleh kades tersebut, dengan menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berbahaya.
“Ini bukan hanya soal kekerasan terhadap perempuan. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dan intimidasi terhadap warga sipil. Kepala desa seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan pelaku kekerasan,” tegas Koordinator FPK, Abd. Halim, Rabu (20/8/2025).
FPK mendesak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, agar tidak melindungi Kades Joni dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas sesuai aturan.
“Jangan biarkan kekuasaan membuat seseorang kebal hukum. Negara tak boleh tunduk pada kekuasaan lokal yang arogan,” tambah Abd. Halim.
Sebelumnya, Nadia Fega, warga Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, mengaku masih mengalami trauma setelah menjadi korban dugaan penganiayaan oleh Kepala Desa setempat, Joni Junaidi.
Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu (13/08/2025) di sekitar Dermaga Baru Pulau Sapeken, sebagaimana dilansir Media Pribumi.
Nadia menuturkan bahwa Kades Joni menunjukkan sikap arogan yang tidak hanya dirasakan dirinya, tetapi juga keluarganya. Bahkan, ia mengaku mendapat ancaman verbal.
“Kalau memang dilarang orang tanpa berjilbab, kenapa tidak dibuatkan spanduk agar kami bisa menyesuaikan? Dan apakah harus ditempeleng agar kami paham aturan? Bahkan keluarga saya diancam dengan kata-kata,” ujar Nadia.
Nadia menegaskan, pihaknya tidak ingin kasus ini ditutup dengan cara yang dianggap mengabaikan rasa keadilan.
“Kami memang orang tak berpangkat, Mas. Namun jangan mudah berbuat kekerasan terhadap orang miskin seperti kami. Karena ada cara yang lebih terhormat bisa dilakukan,” terangnya.
Disinggung bahwa sebelumnya ada surat pernyataan yang ia tanda tangani, Nadia mengaku hal itu tidaklah benar.
“Bohong mas, tidak ada tanda tangan apapun. Justru saya terkejut, dulu (beberapa minggu sebelumnya) langsung dibawa ke balai desa, yang dijemput oleh utusan kades berinisial R,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kades Joni memilih tidak merespon, dan tidak menjawab pertanyaan yang dikirim oleh redaksi media ini, meski telah ia terima.
