Mediapribumi.id, Sumenep – Penyaluran bantuan bagi warga terdampak angin kencang di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep hingga kini belum dapat direalisasikan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep menyatakan, distribusi bantuan masih menunggu cuaca membaik dan laporan resmi dari pemerintah desa setempat.
Kepala BPBD Sumenep, Ach. Laili Maulidy, mengatakan bahwa kerusakan rumah warga akibat cuaca ekstrem terjadi di sejumlah kecamatan kepulauan, di antaranya Sapeken, Pagerungan Kecil, Pagerungan Besar, Arjasa, dan Raas. Namun, secara administratif, laporan lengkap baru diterima dari Kecamatan Raas.
“Bantuan tidak bisa kami salurkan tanpa laporan resmi yang menjadi dasar pendataan dan pertanggungjawaban anggaran,” ujar Laily, Senin (02/02/2026).
Ia menjelaskan, BPBD telah menyiapkan bantuan stimulan bagi warga terdampak yang meliputi kebutuhan sandang dan pangan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga penampungan dan hunian sementara. Seluruh bantuan tersebut baru dapat didistribusikan setelah data kerusakan diverifikasi.
Menurut Laili, keterlambatan laporan dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan bencana. Akses transportasi yang terbatas serta minimnya sarana komunikasi turut memengaruhi kecepatan pelaporan dari desa-desa terdampak.
“Wilayah kepulauan memiliki karakteristik khusus. Koordinasi membutuhkan waktu lebih lama karena keterbatasan sarana dan jarak tempuh,” jelasnya.
Selain kendala administrasi, BPBD juga menghadapi keterbatasan sumber daya. Armada operasional yang minim dan jumlah personel yang terbatas membuat proses penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan secara cepat dan serentak.
“Untuk daratan saja kami hanya memiliki dua unit mobil operasional, satu untuk rescue dan satu untuk logistik. Jika harus menjangkau kepulauan, tentu membutuhkan dukungan lintas sektor,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan VII Kepulauan, Syamsul Bahri, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah percepatan agar bantuan tidak terlambat diterima masyarakat.
“Warga terdampak sangat membutuhkan bantuan segera. Pemerintah daerah harus proaktif, jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Ia mendorong BPBD dan Dinas Sosial P3A untuk mempercepat pendataan bersama pemerintah desa, sehingga bantuan darurat dapat segera disalurkan ke wilayah kepulauan yang terdampak angin kencang.
Syamsul juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem, termasuk melakukan langkah pencegahan dini demi meminimalisir risiko bencana di kemudian hari.
