Mediapribumi.id, Sumenep – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep mendorong digitalisasi transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam semua pembayaran untuk menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan dalam Audiensi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuaten Sumenep yang dihadiri oleh Komisi II, Direktur BPRS Bhakti Sumekar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP). Senin (02/02/2026).
Ketua PC PMII Sumenep, Khoirus Sholeh menjelaskan, banyak potensi di Kabupaten Sumenep yang saat ini masih belum disentuh untuk meningkatkan PAD.
Beberapa tahun terakhir PAD semakin meningkat, ia mencatat tahun 2022 sebesar Rp247,07 miliar, tahun 2023 sebesar Rp298,57 miliar, tahun 2024 naik menjadi Rp304,07 miliar.
“Kami melihat banyak sektor yang sangat potensial untuk meningkatkan PAD ini, sehingga Qris menjadi instrumen penting yang harus digalakkan,” terangnya.
Beberapa potensi itu diantaranya sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), tercatat pada tahun 2024 sebanyak 298.461 unit usuaha. Bahkan di Kecamatan Kota saja mencapai mencapai 18.162 usaha.
Dengan banyaknya potensi tersebut, mayoritas pedagang masih belum terkoneksi ke sistem pembayaran digital Qris ini artinya masih menggunakan transaksi tunai, sehingga kondisi ini mempersulit Pemkab untuk memetakkan potensi daerah secara terukur utamanya sektor fiskal.
Selain itu, Kabupaten Sumenep juga memiliki potensi sektor pariwisata yang belakangan cukup signifikan pertumbuhannya. Potensi ini memerlukan penguatan sistem untuk mendayagunakan sebagai salah satu penopang PAD.
“Kami menilai persoalan PAD bukan terletak pada minimnya potensi ekonomi melainkan pada ketertinggalan sistem pencatatan transaksi,” imbuhnya.
Dalam mengimplementasikan Qris sebagai instrumen peningkatan PAD, PMII Sumenep mendorong Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbesar sebagai penyedia transaksi ini.
“BUMD ini memiliki peran cukup strategis dalam PAD Sumenep, namun, potensinya masih belum dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi mengapresiasi gagasan PC PMII Sumenep ini. Menurutnya, saat ini dunia sudah memasuki zaman digital.
“Kami sepakat dengan gagasan ini, karena kami nilai akan efektif untuk menekan kebocoran PAD,” tuturnya.
Ia mengajak khususnya PC PMII Sumenep untuk ikut bersama memperjuangkan hingga diimplementasikan secara maksimal dan benar-benar memberikan dampak terhadap daerah.
Terkait tantangan implementasinya, bahwa tidak semua masyarakat menggunakan dompet digital atau Mobile Banking, H. Masdawi menyebut akan mencari solusi.
“Salah satu solusi yang bisa diterapkan di destinasi pariwisiata, pengelola harus memiliki saldo yang nantinya setiap pembayaran secara tunai bisa langsung diganti ke pembayaran secara non tunai,” katanya.
Ia juga mengakui untuk mengimplementasikan hal ini harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari perumusan kebijakannya dan pengalokasian anggaran.
Selain itu, lanjut Masdawi juga harus mempersiapkan Suumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidangnya sehingga semua perencanaan teknis hingga implementasi bisa berjalan maksimal dan aman dari serangan digital.
“OPD dan Perbankan harus sama-sama mempersiapkan baik kebijakan, anggaran, maupun SDM nya,” paparnya.
