Mediapribumi.id, Sumenep – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo melakukan mutasi dan rotasi sembilan pejabat tinggi dan 69 pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Pejabat tersebut dilantik dan diambil sumpah di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Rabu (14/01/2026).
Sembilan pejabat tinggi tersebut diantaranya:
1. Ferdiansyah Tetrajaya, SH
Jabatan lama: Asisten Administrasi Umum Setda Sumenep
Jabatan baru: Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
2. Agus Dwi Saputra, S.Sos., MSI
Jabatan lama: Kepala Dinas Pendidikan
Jabatan baru: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
3. Mohammad Iksan, S.Pd., MT
Jabatan lama: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan
4. Anwar Syahroni Yusuf
Jabatan lama: Kepala DPMD
Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
5. Dr. R. Abd Rahman Riadi, SE, MM
Jabatan lama: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Jabatan baru: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)
6. Drs. Mustangin, M.Si
Jabatan lama: Kepala Dinsos P3A
Jabatan baru: Kepala Dinas Ketenagakerjaan
7. Heru Santoso, S.STP., MH
Jabatan lama: Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Jabatan baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
8. Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si
Jabatan lama: Kepala Bapenda
Jabatan baru: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
9. Ir. Beni Irawan, ST, MT
Jabatan lama: Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)
Jabatan baru: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Selain pejabat tinggi tersebut, Bupati Fauzi juga melakukan mutasi sebanyak 69 pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Sumenep yang kini menduduki jabatan baru termasuk di berbagai kecamatan dan kelurahan baik di kepulauan maupun daratan.
“Selamat bekerja, tunjukkan kemampuan dan kinerja terbaik dalam mengabdi bagi bangsa dan negara khususnya di Pemkab Sumenep,” kata Bupati Fauzi saat menyampaikan smabutan.
Ia menegaskan, di seluruh kecamatan baik di daratan maupun kepulauan semuanya terisi, tidak ada yang kosong lagi seperti sebelumnya.
“Karena serapan anggaran di kecamatan rendah, disebabkan kurangnya pegawai,” tandasnya.
