Mediapribumi.id, Sumenep — Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, untuk segera mengevaluasi manajemen dan struktural PT Sumekar Line.
Permintaan ini disampaikan dalam audiensi yang digelar di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, menyoal mandeknya operasional kapal Dharma Bahari Sumenep (DBS) III. Senin (24/02/2025).
Kapal DBS III, yang merupakan satu-satunya armada milik BUMD Sumenep, berhenti beroperasi sejak Desember 2024 karena subsidi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak diperpanjang. Kondisi ini berdampak besar pada masyarakat kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
“Kapal itu berhenti beroperasi sejak Desember 2024 sampai sekarang, karena alasan habis kontrak dan subsidi yang tidak diperpanjang. Tapi, masyarakat kepulauan tidak mau tahu persoalan itu. Kami berharap DBS III segera dioperasikan kembali untuk melayani masyarakat kepulauan,” tegas Ketua Umum IMKS, Ahmad Khairuddin.
Selain menuntut agar kapal kembali beroperasi, IMKS juga mendesak Pemkab Sumenep dan PT Sumekar Line agar segera memberikan solusi konkret kepada masyarakat kepulauan. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
“Segera selesaikan persoalan manajemen di tubuh PT Sumekar Line. Keuangannya pun harus transparan. Apalagi transportasi laut ini menyangkut kebutuhan masyarakat kepulauan di segala sektor,” tambahnya.
Menanggapi tuntutan IMKS, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi, mengapresiasi kedatangan para mahasiswa dan berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Awalnya ada Surat Edaran bersama dari Mendagri dan Kementerian Keuangan yang menginstruksikan penundaan kegiatan barang dan jasa sejak Desember 2024. Kemudian, muncul Inpres Nomor 01 Tahun 2025 yang menyebabkan subsidi itu tidak bisa diproses,” jelasnya.
Meski demikian, Edy memastikan, bahwa kendala administrasi dan pemberkasan akan segera dirampungkan pada minggu pertama bulan Ramadhan. Ia juga menegaskan bahwa subsidi dan program mudik gratis tidak akan mengalami perubahan dan tetap berjalan.
“Saya sudah meminta agar masalah administrasi ini diselesaikan minggu ini. Insya Allah, pada minggu pertama bulan Ramadhan semuanya sudah beres dan DBS III bisa kembali beroperasi,” pungkasnya.
