Mediapribumi.id, Sumenep — Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep angkat bicara soal polemik perubahan desil atau status sosial ekonomi warga yang terjadi di sejumlah kecamatan. Organisasi kepemudaan ini menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut hingga tuntas, menyusul keresahan yang muncul di tengah masyarakat.
Ketua Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep, Ludianto, menyatakan bahwa perubahan desil tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan teknis di sistem data.
Menurutnya, ada nasib dan hak masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu yang dipertaruhkan di balik setiap perubahan angka tersebut.
“Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal persoalan perubahan desil di beberapa kecamatan. Kami ingin memastikan bahwa data masyarakat miskin benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pendataan yang tidak akurat,” kata Ludianto, Jumat (04/09/2026).
Ludianto mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep, termasuk aparat di tingkat desa, untuk memastikan seluruh tahapan pendataan, verifikasi, dan validasi berjalan objektif dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ia turut mengingatkan agar dinamika politik di level desa tidak sampai menggerus independensi proses pendataan warga miskin.
“Jangan sampai karena politik desa, rakyat miskin menjadi korban carut-marut pendataan. Status sosial ekonomi seseorang harus ditentukan berdasarkan kondisi nyata, bukan karena kedekatan, pilihan politik, ataupun kepentingan kelompok,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ludianto meminta pemerintah membuka akses bagi warga yang menilai datanya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil untuk mengajukan klarifikasi dan verifikasi ulang.
“Kami tidak menolak pembaruan data. Yang kami tuntut adalah akurasi dan transparansi. Kalau datanya benar, tentu tidak ada alasan untuk takut diverifikasi. Tetapi kalau ada kesalahan, pemerintah harus berani memperbaikinya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kesalahan data kemiskinan bisa berimbas langsung pada ketepatan sasaran program-program perlindungan sosial.
Pemuda Muhammadiyah Sumenep menegaskan akan terus menjaring aspirasi masyarakat di kecamatan-kecamatan yang terdampak persoalan perubahan desil, sekaligus mengawal proses perbaikannya.
“Kami akan terus mengawal. Kalau ditemukan persoalan di lapangan, kami akan menyampaikan dan mendorong agar dilakukan verifikasi serta perbaikan. Jangan sampai masyarakat miskin menjadi korban dari data yang tidak akurat,” tandasnya.
Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari peran sosial organisasinya agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
“Data kemiskinan bukan alat politik dan bukan sekadar angka statistik. Data harus menjadi dasar menghadirkan keadilan. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep akan terus mengawal carut-marut perubahan desil di sejumlah kecamatan sampai persoalan ini mendapatkan kejelasan dan solusi yang berpihak kepada masyarakat,” pungkas Ludi.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Handoyo Wijoyo, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi yang sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu sama sekali tidak berhubungan dengan perubahan desil.
Menurutnya, dua hal tersebut merupakan mekanisme yang sepenuhnya berbeda. Desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi.
Pemeringkatan ini dilakukan secara nasional, sehingga posisi seseorang dalam kelompok desil bisa berubah bukan karena data dirinya berubah, melainkan karena pergerakan data masyarakat lain di seluruh Indonesia.
“Kalau kaitannya dengan Sensus Ekonomi, tidak ada hubungannya dengan perubahan desil,” tegasnya.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!
;