Mediapribumi.id, Sumenep — Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep memastikan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak telah resmi dicabut sejak 18 Desember 2025. Meski demikian, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tetap diperkuat melalui program imunisasi kejar.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes P2KB Sumenep, Achmad Syamsuri, menjelaskan bahwa penetapan KLB campak sebelumnya dilakukan pada Agustus 2025 oleh Bupati Sumenep, dan kemudian dicabut melalui Surat Keputusan (SK) Bupati pada Desember 2025.
“Setelah pencabutan status KLB, bukan berarti kami lebih santai. Kami tetap melaksanakan berbagai upaya, salah satunya imunisasi kejar,” ujarnya, Kamis (30/04/2026).
Menurutnya, imunisasi kejar menyasar bayi, balita, dan baduta yang belum mendapatkan imunisasi lengkap atau mengalami keterlambatan jadwal. Program ini dijalankan berdasarkan data masing-masing puskesmas.
“Misalnya, anak yang seharusnya sudah mendapatkan imunisasi lengkap di usia sembilan bulan, tetapi masih ada yang bolong. Nah, itu yang kami kejar,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak mendapatkan imunisasi tepat waktu, di antaranya kondisi kesehatan seperti demam atau batuk saat jadwal imunisasi, hingga kelalaian orang tua akibat penundaan jadwal.
Selain imunisasi kejar, layanan imunisasi rutin tetap berjalan di seluruh fasilitas kesehatan. Syamsuri menyebutkan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi meningkat sejak terjadinya kasus campak. Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang ragu.
“Masih ada kekhawatiran, termasuk soal halal-haram vaksin. Untuk itu, kami sudah menggandeng tokoh agama lintas organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Fatayat, Muslimat, hingga Aisyiyah, untuk melihat langsung proses produksi vaksin di Bio Farma,” paparnya.
Dari hasil kunjungan tersebut, kata dia, para tokoh agama telah mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai proses pembuatan vaksin hingga distribusinya, termasuk aspek kehalalan.
“Bahkan, vaksin dari Bio Farma juga digunakan oleh sembilan negara Muslim. Ini menjadi bukti bahwa vaksin aman dan sesuai syariat,” tegasnya.
Dinkes Sumenep juga memfokuskan penanganan di wilayah Kecamatan Kalianget, yang sebelumnya menjadi daerah dengan kasus campak tertinggi dan cakupan imunisasi rendah. Evaluasi rutin terus dilakukan setiap bulan berdasarkan laporan dari puskesmas.
Secara umum, kondisi kasus campak di Sumenep kini mulai melandai sejak Januari 2026. Meski masih ditemukan satu hingga dua kasus, namun dinilai tidak signifikan dan dapat dikendalikan.
“Kasus masih ada, tapi tidak parah. Bahkan pada anak yang sudah diimunisasi, kemungkinan terkena campak tetap ada, namun gejalanya jauh lebih ringan,” jelasnya.
Ia menegaskan, imunisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah.
“Kami mengajak seluruh masyarakat, baik di daratan maupun kepulauan, untuk membawa anak-anaknya ke posyandu atau puskesmas guna mendapatkan imunisasi. Semua layanan ini gratis,” pungkasnya.
Sebagai inovasi pasca-KLB, Dinkes Sumenep juga menggencarkan Gerakan CUC (Cegah, Ulang, dan Capai), yang difokuskan pada pelaksanaan imunisasi kejar bagi anak-anak yang belum terjangkau layanan sebelumnya.
