Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, masih memproses pendataan calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026. Hingga kini, program tersebut belum memasuki tahap pencairan karena menunggu penyesuaian anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Noviana Citrayati, mengatakan tahapan yang berjalan saat ini masih sebatas verifikasi lapangan dan pengumpulan data calon penerima.
“Sekarang masih tahap verifikasi lapangan dan pengumpulan data calon penerima. Untuk pencairan kemungkinan setelah PAK karena ada perubahan kode rekening,” terangnya, Kamis (02/04/2026).
Ia menjelaskan, realisasi program RTLH baru dapat dilakukan setelah proses PAK selesai dibahas. Pada tahap tersebut, pemerintah daerah menargetkan sudah mengantongi data penerima yang lengkap berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
Pendataan mencakup wilayah daratan maupun kepulauan, dengan tujuan memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan perbaikan hunian.
Noviana mengungkapkan, total anggaran yang disiapkan untuk program RTLH tahun 2026 sebesar Rp 2,43 miliar. Dana tersebut diproyeksikan untuk memperbaiki sekitar 97 unit rumah.
Anggaran tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 sebelumnya yang mencapai Rp 3,3 miliar dengan target 117 penerima.
Ia menambahkan, peluang penambahan anggaran masih bergantung pada hasil pembahasan PAK.
“Kemungkinan penambahan tergantung kondisi anggaran saat PAK. Kalau ada tambahan, bisa ditambah. Kalau tidak, ya tetap sesuai pagu yang ada,” jelasnya.
Pemkab Sumenep menargetkan program RTLH dapat direalisasikan pada pertengahan tahun 2026, setelah seluruh tahapan administrasi dan penganggaran rampung.
“InsyaAllah kalau tidak ada kendala, pertengahan tahun bisa direalisasikan. Sekarang masih tahap pengumpulan data,” pungkas Noviana.
