Mediapribumi.id, Sumenep — Proses seleksi Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yakni PT Sumekar terus berlanjut. Setelah tahapan administrasi selesai, Panitia Seleksi (Pansel) kini bersiap menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi para kandidat yang dinyatakan lolos.
Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 sampai 13 Mei 2026 mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Sumekar, Muhammad Romli, membenarkan bahwa proses seleksi telah memasuki tahap lanjutan setelah panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi beberapa hari lalu.
“Seleksi administrasi sudah selesai dan berikutnya peserta akan mengikuti tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan,” kata Romli saat dikonfirmasi, Rabu (06/05/2026).
Ia menjelaskan, panitia seleksi terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sumenep, perwakilan internal PT Sumekar, serta kalangan akademisi. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dimaksudkan agar proses penjaringan berlangsung objektif dan menghasilkan figur yang tepat memimpin perusahaan daerah tersebut.
Menurut Romli, kondisi PT Sumekar saat ini relatif stabil, termasuk operasional armada kapal yang masih berjalan normal. Situasi tersebut diharapkan menjadi modal bagi direktur utama definitif untuk melanjutkan pengembangan perusahaan ke depan.
“Fondasi perusahaan yang sudah berjalan baik harus dijaga dan diperkuat. Kami berharap direktur yang terpilih nantinya mampu membawa PT Sumekar lebih maju dan profesional,” ujarnya.
Ia juga berharap pemimpin baru nantinya dapat mengoptimalkan potensi perusahaan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi badan usaha milik daerah tersebut.
Berdasarkan informasi hasil seleksi administrasi yang beredar, terdapat empat nama yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya, yakni Badrul Akhmadi, Hamsuri, Khairil Idaqa’, dan Sugeng Haryadi.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PPP, Juhari, menekankan pentingnya memilih figur yang memiliki kompetensi manajerial dan kemampuan tata kelola perusahaan yang baik.
Ia menilai, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian serius adalah sistem pelaporan keuangan PT Sumekar yang dinilai belum tertata sesuai standar akuntansi.
Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan DPRD dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja dan prospek perusahaan daerah tersebut.
“Sistem pelaporan keuangan harus tertib, jelas, transparan, dan akuntabel. Tidak hanya soal capaian, tetapi laporan laba dan rugi juga harus dapat dibaca dengan jelas agar kemampuan perusahaan bisa dianalisis secara objektif,” tegasnya.
Juhari berharap direktur utama yang nantinya terpilih mampu melakukan pembenahan menyeluruh, khususnya dalam aspek tata kelola keuangan dan pengembangan usaha perusahaan.
