Mediapribumi.id, Sumenep – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung di Indonesia belakangan memicu perdebatan di tengah masyarakat. Bahkan, sebagian aktivis hingga melakukan aksi demonstrasi penolakan wacana tersebut ke berbagai kantor Partai Politik (Parpol) khususnya di Kabupaten Sumenep.
Dosen FISIP Universitas Wiraraja (Unija) Madura dan Dosen Program Doktoral Ilmu Sosial Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Mohammad Hidayaturrahman menilai rakyat masih menginginkan tetap memegang kedaulatan dan tidak diwakili.
Hal itu berdasarkan hasil survei berbagai lembaga. Diantaranya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2019 angka persepsi publik sebanyak 90 prsen.
Dari lembaga lain, Litbang Kompas, Populi Center, maupun Indikator, pada tahun 2025 angka persepsi publik sebanyak 80 persen.
Meskipun mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Menurutnya, hal ini menjadi point bahwa masyarakat memiliki keinginan yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung.
“Di tengah kontroversi wacana Pilkada tidak langsung, beberapa data ini harus dibaca,” katanya kepada mediapribumi.id. Rabu (14/02/2026).
Kendati demikian, menurut kajian yang ia lakukan, pada pelaksanaanya sejak tahun 2015 angka partisipasi dalam Pilkada langsung memang trennya naik-turun.
Pada tahun 2015 jumlah partisipasi sebanyak 70 persen, tak jauh beda pada pelaksanaan Pilkada terakhir di tahun 2024, angka partisipasi hanya naik satu persen, yakni 71 persen.
“Ada distorsi antara persepsi publik yang menginginkan Pilkada secara langsung dengan angka partisipasi pada pelaksanaannya dengan selisih sekitar 10 persen,” imbuhnya.
Sehingga, Direktur Center for Indonesian Reform itu menyebutkan, dibutuhkan kajian para pakar untuk mencari permasalahan perbedaan angka itu.
“Hipotesis saya, secara demokratis masyarakat menginginkan kedaulatan dan kebebasan. Sehingga, tidak ingin diwakili. Sesuai dengan prinsip demokrasi liberal one man one vote,” tuturnya.
Terkait angka sebagian masyarakat tidak hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilihan umum, Dayat menyebut kemungkinan alasannya karena figur dan visi-misinya tidak menarik.
“Sebagian karena kesibukan lain seperti pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau bahkan sebagian tidak memiliki kesadaran politik,” tutupnya.
