Mediapribumi.id, Sumenep — Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyampaikan laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (02/09/2025).
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dari kegiatan reses pada 22 sampai 29 Agustus 2025 lalu memunculkan beragam persoalan krusial, mulai dari kesehatan, infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti lambannya penanganan kasus luar biasa (KLB) campak yang terjadi sejak Januari dan memuncak pada Juli sampai Agustus.
“Kasus campak ini sudah muncul sejak awal tahun, tapi respon pemerintah terkesan lambat. Ke depan, OPD harus lebih cepat dan hadir di tengah masyarakat,” tegas M. Muhri, Juru Bicara Fraksi PKB.
PKB juga menekankan perlunya perhatian pada kelangkaan pupuk dan ketimpangan infrastruktur, khususnya di Kecamatan Giligenting.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem mendesak percepatan aliran listrik di kepulauan yang hingga kini belum terealisasi.
“Hak dasar masyarakat kepulauan atas listrik sudah bertahun-tahun disuarakan. Pemerintah daerah harus hadir dan mempercepat ketersediaannya,” ujar Samsiyadi, Juru Bicara NasDem.
NasDem juga menyoroti perlunya konsistensi penerapan Perda Perlindungan Nelayan dan mengevaluasi regulasi Pilkades yang dianggap merugikan calon dari masyarakat non-petahana.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai tingginya angka pengangguran menjadi persoalan mendesak.
“Pemerintah perlu langkah strategis dan terukur untuk menekan kemiskinan dan pengangguran,” kata Gunaifi Syarif Arrodhy, Ketua Fraksi PAN.
PAN juga mengingatkan bahaya narkoba yang mulai merambah kepulauan, mendorong BNNK lebih aktif serta pengawasan pelabuhan diperketat.
Sementara, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa hasil reses tidak boleh sebatas seremonial.
“Hasil serap aspirasi jangan hanya dibaca lalu dilupakan. OPD harus menindaklanjuti dengan nyata,” tegas Abd. Rahman, Juru Bicara PDIP.
PDIP juga mencatat perlunya perbaikan jalan poros Mandala Dungkek, peningkatan transportasi laut, penambahan daya listrik di Rubaru, serta dukungan bagi UMKM dan kelompok tani.
Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat mengkritik keras penanganan kasus campak yang telah menelan 17 korban jiwa dari lebih 2.000 kasus.
“Ledakan kasus ini bukti kelalaian pemerintah dalam pencegahan sejak dini,” tegas Mulyadi, Ketua Fraksi Demokrat.
Selain kesehatan, Demokrat juga menyoroti kerusakan jalan di Lenteng, Pragaan, Batuputih, serta akses menuju Pantai Lombang.
Fraksi Gerindra-PKS menuntut pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
“Masih banyak jalan rusak, keterbatasan air bersih, layanan kesehatan minim, dan listrik belum merata. Pemerintah harus memprioritaskan ini,” kata Agus Hariyanto, Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS.
Fraksi ini juga merekomendasikan penyediaan ambulans laut, beasiswa untuk siswa kurang mampu, serta strategi pengendalian inflasi dan pemberdayaan UMKM.
Terakhir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan pentingnya dukungan pada pendidikan berbasis pesantren.
“Banyak pesantren dan madrasah fasilitasnya masih minim. Pemerintah harus hadir melalui bantuan infrastruktur, beasiswa santri, dan penguatan ekonomi berbasis pesantren,” ujar Juru Bicara Fraksi PPP.
PPP juga menyoroti perlunya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta distribusi pupuk merata bagi petani kecil.
Seluruh fraksi sepakat, hasil reses ini harus ditindaklanjuti serius oleh pemerintah daerah dan dijadikan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan.
“Kami berharap aspirasi masyarakat ini bukan sekadar catatan formalitas, tapi diwujudkan menjadi kebijakan nyata,” pungkasnya.
