Mediapribumi.id, Sumenep — Dalam acara temu akrab yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS), Ketua Komisi III DPRD setempat, H. Dulsiam bahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, APBD Tahun 2024 Kabupaten Sumenep tidak besar, sehingga perlu ada keterlibatan semua pihak, termasuk mahasiswa dalam memberikan ide.
“APBD kita tidak besar, hanya Rp 2 triliun 695,9 miliar dibagi ke 27 Kecamatan, dan OPD Sumenep,” katanya. Minggu (19/5/2024).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh organisasi daerah (Orda) Kepulauan itu, Dulsiam juga mengklaim, dia selalu menyuarakan agar 40 persen APBD Sumenep wajib untuk pembangunan di Kepulauan.
“Kebutuhan warga Kepulauan sangatlah tinggi. 15 tahun saya di kursi dewan, selalu saya suarakan agar 40 persen APBD untuk kepulauan, namun sampai saat ini, faktanya hanya 30 persen, sehingga melalui forum diskusi ini, mahasiswa sebagai mitra Dewan, maka harus saling mendukung dengan cara apapun,” ungkapnya.
Secara realistis, kata Politisi PKB Sumenep itu, melihat jumlah penduduk memang seimbang jika 30 persen, namun jika ditinjau dari kondisi sosial, Kepulauan sangat jauh tertinggal.
“Diawal periode tahun 2024 nantinya, saya ajak membangun komitmen dengan Himpass dan organisasi kepulauan lainnya. Ayo kita bermitra untuk menyuarakan kebutuhan warga kepulauan,” ujarnya.
Disamping itu, wakil rakyat kelahiran Pulau Sepangkur Besar, Sapeken itu, juga membeberkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumenep per tahun 2024.
“Jumlah PAD Sumenep hanya Rp 257 miliar 2024 , sangat sedikit sedangkan kebutuhan masyarakat begitu banyak, maka kita perlu dorong potensi wisata Kepulauan sebagai sumber yang bisa menambah PAD Sumenep. Himpass dan organda kepualauan harus bisa opsikan itu, supaya tidak hanya teriak menuntut haknya, tapi ada juga paparan solusi,” tuturnya.
Bertindak sebagai pemateri kedua, Nur Hayat, selaku Asisten Tenaga Ahli (ATA) Bupati Sumenep bidang Pemerintahan dan pelayanan publik, mengapresiasi konsistensi Himpass dalam menyuarakan kepentingan Kepulauan.
“Saya berharap agar Himpass tidak hanya jadi ruang akademik, namun perlu ambil peran aktif sebagai kontrol yang solitif. Saya yakin, jika peran itu diambil, maka eksekutif dan legislatif akan mempertimbangkan,” kata Hayat.
Dia juga menjelaskan, bahwa anggaran Pembangunan Sumenep, khususnya jalan sudah dikurangi, sebab menghadapi Pemilu.
“Kemarin saya cek ke BAPPEDA dan PUTR anggaran pembangunan jalam memang dikurangi tahun ini, karena sedang dihadapkan kebutuhan lain, yakni Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” tukasnya.
